Jakarta - Partai Bulan Bintang (PBB) sejak awal menjadi partai koalisi pendukung Prabowo - Gibran di Pilpres 2024. Bahkan saat proses Pilpres memasuki sengketa pemilu, Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, didapuk menjadi Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo-Gibran. Maka wajar bila PBB berharap, dalam pemerintahan Prabowo, PBB mendapat jatah menteri.
Menurut Ketua Majelis Syuro PBB, Masrur Ansah, walau belum menyiapkan nama, PBB akan memprioritaskan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, bila diberi jatah menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Sampai hari ini belum ada nama dari PBB, tapi paling utama Pak Yusril. Walaupun kami menghargai hak prerogratif Presiden yang terpilih," ujar Masrur Ansah di Acara Halal Bihalal Idul Fitri 1445 H, di DPP PBB, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2024).
Masrur mengatakan sejauh ini mendengar kalau Yusril akan mendapat kursi Menko Polhukam atau Menkumham. Dia mengatakan dua pos menteri itu bukan bidang baru untuk Yusril.
"Ya sampai sekarang isu itu kan ada, ada Menkopolhukam, ada Menteri Hukum dan HAM itu kan isu. Walaupun kabar berikut memang sudah di bidangnya," kata Masrur
Lebih lanjut, Masrur menilai hal wajar jika ada partai di luar koalisi merapat ke Prabowo-Gibran. Namun, dia mengingatkan jangan sampai partai koalisi Prabowo justru terlupakat ketika ada parpol lain bergabung.
"Ya parpol merapat itu hal wajar karena dibangun untuk cari kekuasaan. Apapun partainya walaupun kemarin bersebrangan pada hari ini merapat. Jangan sampai yang bersebrangan malah dapat tapi yang bekerja keras terlupakan," ujarnya.***