Jakarta – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus menghantam industri di Indonesia. Sejumlah perusahaan di berbagai sektor terpaksa menutup operasional atau memangkas jumlah karyawannya sebagai dampak dari tekanan ekonomi yang semakin berat. Puluhan ribu pekerja kehilangan mata pencaharian akibat badai PHK ini, menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas sektor tenaga kerja nasional.
Namun, di tengah meningkatnya angka PHK, pihak Istana tetap optimis terhadap kondisi industri nasional. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa industri Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang kuat. Bahkan, kinerja sektor manufaktur justru mengalami pertumbuhan yang positif.
PMI Manufaktur Indonesia Menguat
Salah satu indikator yang menunjukkan ketahanan industri nasional adalah Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia. Pada Februari 2025, PMI Manufaktur tercatat mencapai 53,6, naik dari 51,9 pada Januari 2025. Angka ini mencerminkan ekspansi dalam aktivitas manufaktur dan menjadi sinyal positif bagi perekonomian.
“Sepertinya bulan ini PMI kita naik sudah jadi 53 loh, dari 51. Coba cek datanya. Coba cek saja, data PMI kita naik dari 51 bulan ini, naik dari 51 jadi 53. Itu harusnya diapresiasi jadi sesuatu yang sangat positif dan itu apresiasi yang cukup baik di dalam konteks industri,” ujar Hasan Nasbi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).
Menurutnya, kenaikan PMI menunjukkan bahwa aktivitas produksi terus berkembang, yang seharusnya berdampak pada peningkatan lapangan kerja. Meski ada perusahaan yang melakukan PHK, Hasan menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja baru tetap berjalan.
Lapangan Kerja Baru vs. PHK
Hasan Nasbi menegaskan bahwa perlu melihat kondisi industri secara keseluruhan, bukan hanya dari sisi PHK. Ia menyebut bahwa seiring dengan meningkatnya kinerja industri, peluang kerja baru juga terus muncul.
“Kalau melihatnya itu result-nya. Ada penciptaan lapangan kerja baru, mungkin ada yang menutup, tetapi lihat penciptaan lapangan kerja baru. Kalau diadu, lebih banyak penciptaan lapangan kerja baru atau yang PHK,” katanya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa jika PMI meningkat, maka penciptaan lapangan kerja baru juga seharusnya mengalami perbaikan. Artinya, dampak dari PHK yang terjadi dapat dikompensasi dengan peluang kerja yang bertambah di sektor lain.
Bantuan Pemerintah bagi Korban PHK
Dalam menghadapi badai PHK, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema bantuan bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan. Hasan Nasbi menjelaskan bahwa selain mendapatkan pesangon, para korban PHK juga bisa memperoleh manfaat dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Nanti juga kalau yang Sritex, tadi sudah diumumkan ya, Sritex akan ada tindakan dari pemerintah untuk menyelamatkan mereka. Ada skema-skema untuk menyelamatkan mereka,” ujarnya.
Pemerintah dikatakan akan terus memantau perkembangan industri dan merancang kebijakan yang tepat guna mencegah gelombang PHK yang lebih besar. Bantuan sosial dan dukungan bagi dunia usaha juga akan terus diperkuat untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski pemerintah optimis terhadap ketahanan industri, realitas di lapangan tetap menunjukkan tantangan besar. Banyak perusahaan yang masih berjuang menghadapi tekanan biaya produksi, ketidakpastian global, serta perubahan permintaan pasar. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan sektor industri nasional.
Dengan adanya kebijakan yang tepat dan dukungan bagi tenaga kerja, diharapkan dampak PHK dapat diminimalisir dan lapangan kerja baru terus tercipta, sehingga industri Indonesia bisa tetap bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan ekonomi global. ***