Komisi VII DPR Dorong Nuanu Sediakan Butik Khusus Dekranasda Tabanan, Target Integrasi UMKM Lokal
TABANAN — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mendorong pengelola Nuanu Creative City menyediakan ruang khusus bagi produk Dekranasda Tabanan. Menurutnya, kawasan kreatif berskala besar tidak boleh berhenti menjadi tempat nongkrong atau galeri, tetapi harus mampu menggerakkan ekonomi warga sekitar.
"Saya setuju kalau misalkan ada satu ruang seperti butik khusus untuk Dekranasda Tabanan," ujarnya di sela kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI di Tabanan, Jumat.
Butik Dekranasda Disinergikan dengan Festival Berkala
Rahayu menekankan bahwa keberadaan butik permanen saja tidak cukup. Ia menyoroti tantangan pemasaran produk kriya yang kerap sepi pengunjung jika mengandalkan ruang pamer sepanjang tahun.
"Tantangannya ketika membuat kegiatan sepanjang tahun, belum tentu ada pengunjung yang datang setiap hari. Itu tantangan pemasaran yang harus dipikirkan Dekranasda seluruh Indonesia," kata Rahayu.
Berdasarkan pengalamannya, skema festival singkat berdurasi beberapa minggu hingga satu bulan justru mencetak omzet lebih besar karena antusiasme pengunjung yang datang secara khusus. Karena itu, sinergi antara butik dan ajang festival berkala dinilai perlu diperkuat dengan ekosistem pembiayaan yang memadai.
Integrasi Perizinan hingga Sertifikasi Halal dalam Satu Pintu
Lebih jauh, politisi tersebut mendorong integrasi konsep kawasan kreatif dengan pusat promosi UMKM, memadukan creative hub daerah dengan konsep one stop shop Smesco. Langkah ini dinilai krusial agar pengurusan izin usaha, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, hingga standardisasi produk dari Badan Standardisasi Nasional (BSN/SNI) dapat diakses dalam satu tempat terpadu.
Potensi besar Dekranasda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang umumnya dikelola istri para pejabat daerah atau kepala daerah perempuan perlu disinergikan secara berkesinambungan dengan pusat-pusat kreatif. Hal ini agar program tidak berjalan terpisah atau terputus antarpemerintahan.
Dinas Koperasi Bali Minta Ruang Resmi untuk Produk Lokal
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tri Arya Dhyana Kubontubuh menyambut baik usulan tersebut. Ia berharap pengelola kawasan memberikan ruang resmi bagi produk lokal sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
"Secara resmi kami mengharapkan nanti ada stan-stan khusus yang memang disediakan untuk UMKM lokal. Peran dinas kabupaten maupun provinsi adalah melakukan kurasi agar UMKM tidak dirugikan, dan karena lokasinya di Tabanan, tentu produk utama lokal Tabanan yang ditampilkan dulu sebagai etalase," kata Tri Arya.
Nuanu Catat Transaksi Rp 27 Miliar dengan UMKM Lokal
Chief Executive Officer Nuanu Creative City Lev Kroll menyatakan keterbukaan terhadap peluang kolaborasi tersebut. Pihaknya berkomitmen menjadikan kawasan itu sebagai pusat kreatif yang merangkul pelaku usaha dan seniman lokal.
"Harapan ke depannya, kami terus berupaya mendukung UMKM lewat menyediakan platform, seperti galeri untuk seniman dan pembuat kerajinan lokal di Bali. Kami sangat percaya dengan kolaborasi bersama di sekitar Nuanu dan Tabanan," ujarnya.
Saat ini tercatat 668 UMKM berbasis di Bali yang aktif masuk sistem pengadaan Nuanu. Sebanyak 143 UMKM di antaranya berada di Kabupaten Tabanan dan lebih dari 370 UMKM merupakan pelaku usaha perseorangan. Pada tahun 2025, nilai transaksi kontrak Nuanu dengan UMKM lokal mencapai Rp 27 miliar, mencakup sektor konstruksi, lanskap, katering, seni tradisional, dan operasional harian.