Koalisi Electrify Now Buka Peluang Dana Global untuk PLTS 100 GWp RI
KILASKINI.COM — Koalisi pendanaan elektrifikasi global Electrify Now yang dibentuk di KTT Iklim COP31 Antalya, Turki, membuka akses modal lebih dari US$ 1,2 miliar atau Rp 21,88 triliun bagi negara berkembang. Bagi Indonesia, aliran dana itu relevan untuk membiayai ambisi PLTS 100 GWp yang butuh investasi US$ 73 miliar (Rp 1.331,08 triliun) serta jaringan transmisi senilai US$ 24 miliar (Rp 437,6 triliun).
Koalisi yang menghimpun pemerintah, bank pembangunan multilateral, dan kelompok pembiayaan swasta itu dibentuk untuk mempercepat elektrifikasi hijau di negara berkembang, termasuk kawasan ASEAN. Nilai mobilisasi modalnya melebihi US$ 1,2 miliar atau Rp 21,88 triliun dengan kurs Rp 18.230 per dolar AS.
Inisiatif tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong target elektrifikasi global 35% pada 2035. Syaratnya, percepatan itu tidak boleh menciptakan ketergantungan baru pada infrastruktur fosil di negara berkembang.
Transmisi Jadi Titik Krusial Pendanaan
Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Tiza Mafira menilai koalisi itu secara tegas mengarahkan pendanaan ke hal paling krusial, yakni infrastruktur listrik. Menurut dia, Indonesia bisa memakai dana tersebut untuk membangun jaringan transmisi yang kuat, modern, dan siap mengintegrasikan pasokan listrik dari energi terbarukan ke sistem kelistrikan nasional.
Kebutuhan pembangunan transmisi di dalam negeri memang besar. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN menargetkan tambahan jaringan transmisi 48.000 kilometer sirkuit (kms) dalam 10 tahun dengan nilai investasi US$ 24 miliar atau Rp 437,6 triliun.
Angka itu menjadi tantangan jika seluruh pembiayaan hanya bersandar pada pendanaan internal PLN.
"Maka dari itu, Indonesia juga perlu membuka kesempatan pembangunan transmisi dilakukan oleh independent transmission projects. Hal ini akan memposisikan Indonesia berpeluang untuk memanfaatkan pendanaan Koalisi Electrify Now," ujar Tiza.
PLTS 100 GWp Butuh US$ 73 Miliar
Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono menyebut peluang pendanaan itu juga relevan untuk mendukung ambisi Presiden Prabowo Subianto membangun PLTS 100 Gigawattpeak (GWp) dalam tiga tahun mendatang. Program tersebut diperkirakan membutuhkan investasi US$ 73 miliar atau Rp 1.331,08 triliun.
Target sebesar itu tidak mungkin dicapai jika hanya mengandalkan kapasitas fiskal pemerintah maupun PLN. Dukungan pendanaan internasional menjadi syarat, terutama karena skala kebutuhan investasi jauh melampaui ruang belanja negara.
Agung menyarankan Indonesia mengambil langkah lebih aktif dengan mengajukan kebutuhan pendanaan dan proyek-proyek prioritas ke agenda kerja koalisi global. Pemerintah juga perlu menyelaraskan kebijakan agar arah pengembangan energi terbarukan di dalam negeri memberi kepastian bagi investor.
"Dengan target ambisius 100 GWp PLTS dan peluang pembiayaan dari koalisi ini, pemerintah harus me