Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 10,28 triliun. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa anggaran efektif yang bisa dimanfaatkan Kementan kini hanya tersisa Rp 19,09 triliun dari pagu awal sebesar Rp 29,37 triliun.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR pada Kamis (13/2/2025), Amran menjelaskan bahwa anggaran awal tersebut telah dirancang seoptimal mungkin untuk mendukung kegiatan prioritas Kementan. Selain itu, penghematan juga telah dilakukan pada kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori prioritas guna mencapai target swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Namun, dengan adanya pemangkasan anggaran ini, program tersebut diprediksi akan mengalami hambatan serius.

Dampak Pemangkasan Anggaran

Pemangkasan anggaran ini berdampak signifikan terhadap berbagai program yang telah dirancang Kementan. Salah satu dampaknya adalah adanya penyesuaian dalam volume kegiatan dan alokasi anggaran. Misalnya, program oplah pertanian yang semula direncanakan untuk 500.000 hektare harus dikurangi menjadi 300.000 hektare. Begitu pula dengan program cetak sawah yang mengalami pemangkasan dari 225.000 hektare menjadi hanya 100.000 hektare.

“Hal ini tentu akan mengganggu upaya pencapaian swasembada pangan,” ujar Amran dalam rapat tersebut.

Selain itu, sejumlah program strategis lainnya juga terancam terganggu akibat keterbatasan anggaran. Pemangkasan ini mengharuskan Kementan untuk melakukan efisiensi di berbagai pos pengeluaran, yang mencakup beberapa direktorat dan badan di bawah Kementan.

Anggaran terbesar tetap dialokasikan untuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan nilai Rp 8,7 triliun, mengingat peran pentingnya dalam mendukung produktivitas pertanian nasional. Namun, pemangkasan yang signifikan tetap memunculkan tantangan dalam merealisasikan berbagai program utama.

Harapan Kementan ke Depan

Meskipun menghadapi tantangan akibat pemangkasan anggaran, Kementan berupaya mencari solusi alternatif agar program pertanian tetap berjalan. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah pengoptimalan sumber daya yang tersedia serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pembiayaan program prioritas.

Menteri Amran berharap ada langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi kendala ini, termasuk kemungkinan peninjauan kembali kebijakan pemangkasan anggaran. Ia juga menegaskan pentingnya dukungan dari berbagai pihak agar target swasembada pangan tetap dapat tercapai.

“Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin agar program-program utama tetap berjalan meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas,” pungkasnya.

Dengan kondisi ini, banyak pihak berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional. Kebijakan anggaran yang mendukung produktivitas pertanian menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan program swasembada pangan di Indonesia.***