Jakarta – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan bahwa pemangkasan anggaran sebesar Rp325 triliun akan dialokasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Dana tersebut berasal dari efisiensi anggaran yang dilakukan di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan. Keputusan ini menuai pro dan kontra, terutama terkait kekhawatiran mengenai transparansi dan pengelolaan investasi dalam skala besar.

BPI Danantara dijadwalkan akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025 mendatang. Lembaga ini akan membawahi Indonesia Investment Authority serta tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan total aset yang mencapai sekitar Rp9.480 triliun. Dengan jumlah aset sebesar itu, Danantara akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) terbesar keempat di dunia.

Kekhawatiran Skandal Seperti 1MDB

Namun, di tengah optimisme terkait peluncuran Danantara, muncul kekhawatiran dari berbagai pihak. Banyak yang membandingkan skema investasi Danantara dengan skandal yang menimpa 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia. Skandal tersebut menjadi salah satu kasus korupsi dan pencucian uang terbesar dalam sejarah Asia Tenggara.

1MDB didirikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, pada 2009 dengan tujuan menggerakkan ekonomi Malaysia melalui investasi asing. Namun, alih-alih menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, dana yang dikelola oleh 1MDB justru disalahgunakan oleh para pejabat tinggi dan rekan-rekannya. Investigasi mengungkap bahwa lebih dari 4,5 miliar dolar AS telah diselewengkan dalam periode 2009-2015, sebagian besar masuk ke rekening pribadi pejabat terkait, termasuk Najib Razak. Dana tersebut digunakan untuk membeli properti mewah, karya seni, kapal pesiar, dan aset lainnya.

Skandal ini menyebabkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah Malaysia. Akibatnya, Najib Razak kalah dalam pemilu 2018 dan pemerintahan baru di bawah Mahathir Mohamad membuka kembali investigasi kasus ini. Pada Juli 2020, Najib Razak dinyatakan bersalah atas tujuh tuduhan korupsi terkait 1MDB dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara serta denda sebesar 210 juta ringgit Malaysia. Namun, pada Februari 2024, ia mendapatkan pengampunan parsial dari Raja Malaysia, sehingga hukumannya dikurangi menjadi enam tahun penjara.

Kasus 1MDB menjadi contoh nyata bagaimana minimnya transparansi, lemahnya pengawasan, serta adanya konflik kepentingan dapat berujung pada skandal korupsi berskala besar. Banyak pihak di Indonesia khawatir bahwa tanpa tata kelola yang baik, Danantara bisa mengalami permasalahan serupa.

Seruan Transparansi dan Akuntabilitas

Sejumlah ekonom dan pengamat kebijakan publik menyerukan agar pemerintah menerapkan mekanisme pengawasan ketat terhadap Danantara. Pengawasan yang kuat dianggap perlu untuk memastikan bahwa aliran dana investasi tidak disalahgunakan. Salah satu tantangan utama dalam pembentukan SWF seperti Danantara adalah memastikan adanya transparansi dalam setiap kebijakan investasi serta akuntabilitas terhadap publik.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai bahwa ada potensi risiko besar jika pengelolaan Danantara tidak dilakukan dengan standar tata kelola yang tinggi. “Tanpa sistem pengawasan yang jelas, kita berisiko melihat pengulangan skandal seperti 1MDB. Yang perlu dipastikan adalah bahwa setiap investasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

Senada dengan itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, menekankan bahwa keberadaan sistem audit independen dan pengawasan dari lembaga legislatif sangat diperlukan. “Kita belajar dari skandal 1MDB, di mana pengelolaan dana dilakukan secara tertutup dan tidak ada mekanisme check and balance yang memadai. Ini harus dihindari di Indonesia,” kata Agus.

Pemerintah Janji Bentuk Sistem Pengawasan Ketat

Menanggapi kekhawatiran ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara akan dikelola dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa Danantara beroperasi dengan standar internasional, diawasi oleh lembaga yang kredibel, dan terbuka terhadap audit eksternal,” ujar Prabowo dalam konferensi pers.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan bahwa pengelolaan Danantara akan mengikuti model sovereign wealth fund terbaik di dunia, seperti Norway Government Pension Fund dan Abu Dhabi Investment Authority. “Kami akan menerapkan standar tata kelola yang baik, sistem pelaporan berkala, serta audit independen agar tidak ada celah bagi penyalahgunaan dana,” ungkapnya.

Dengan berbagai tantangan dan harapan yang mengiringi pembentukannya, Danantara menjadi salah satu proyek investasi paling ambisius dalam sejarah Indonesia. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menerapkan transparansi, pengawasan ketat, serta akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil.***