Jakarta - Pemerintah Indonesia akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025, yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembentukan BPI Danantara didasarkan pada Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan oleh DPR RI pada 5 Februari 2025. BPI Danantara akan mengelola aset-aset terbesar BUMN di Indonesia, dengan tujuh perusahaan negara utama yang akan bergabung di bawah naungannya.

Kepala BPI Danantara, Muliaman Hadad, mengungkapkan bahwa tujuh BUMN yang akan bergabung di bawah BPI Danantara adalah:

1. PT Pertamina: Perusahaan energi nasional yang mengelola sektor minyak dan gas di Indonesia.
2. PT PLN: Perusahaan listrik negara yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik di seluruh Indonesia.
3. Bank Rakyat Indonesia (BRI): Bank milik negara yang fokus pada layanan perbankan mikro dan UMKM.
4. Bank Negara Indonesia (BNI): Salah satu bank komersial terbesar di Indonesia dengan berbagai layanan perbankan.
5. Bank Mandiri: Bank milik negara yang menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan.
6. PT Telkom Indonesia: Perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi dan jaringan.
7. Mining Industry Indonesia (MIND ID): Holding BUMN yang menaungi berbagai perusahaan tambang di Indonesia.

Selain itu, Indonesia Investment Authority (INA) juga akan dilebur menjadi bagian dari BPI Danantara setelah proses integrasi tujuh BUMN tersebut selesai.

Wakil Kepala BPI Danantara, Kaharuddin Djenod, menyatakan bahwa pemilihan tujuh BUMN tersebut didasarkan pada besarnya aset yang dimiliki, sehingga dapat menjadi proyek percontohan dalam pengelolaan aset negara yang lebih terintegrasi.

Proses Integrasi dan Tantangan Danantara

Proses integrasi tujuh BUMN ke dalam BPI Danantara akan dilakukan secara bertahap. Koordinasi antara BPI Danantara dan masing-masing BUMN terus dilakukan untuk mempercepat proses pemindahan tersebut. Setelah integrasi tujuh BUMN selesai, proses penggabungan INA ke dalam BPI Danantara akan menyusul.

Meskipun memiliki potensi besar, pembentukan BPI Danantara juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa pihak mengkhawatirkan kemungkinan adanya intervensi politik dalam pengelolaan dana dan aset, serta tantangan dalam proses integrasi yang kompleks. Selain itu, pengaruh BPI Danantara terhadap arah strategis BUMN yang berada di bawahnya juga menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Proyeksi Danantara ke Depan

Dengan peluncuran resmi BPI Danantara, pemerintah berharap dapat menciptakan lembaga pengelola investasi yang mampu bersaing di tingkat global, serupa dengan Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia. Melalui pengelolaan aset yang lebih terintegrasi dan profesional, BPI Danantara diharapkan dapat menjadi katalis dalam transformasi ekonomi Indonesia, menarik lebih banyak investasi asing, dan meningkatkan daya saing BUMN di kancah internasional.

Selain itu, dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, BPI Danantara diharapkan dapat meminimalisir potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset negara. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN.

Peluncuran BPI Danantara menandai babak baru dalam pengelolaan aset negara di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan komitmen untuk menerapkan praktik tata kelola yang baik, BPI Danantara diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. **