Komisi VII DPR RI Rapatkan Barisan dengan Pemkab Tapanuli Utara untuk Perkuat Penyaluran KUR hingga Hilirisasi Pertanian

TAPANULI UTARA — Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI yang dipimpin Dr. Saleh Partaonan Daulay menghasilkan komitmen bersama untuk membenahi ekosistem pembiayaan usaha rakyat di Tapanuli Utara. Rombongan diterima langsung oleh Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Kamis (3/9).

Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawasi implementasi KUR sekaligus mendorong sektor produktif di kabupaten yang bertumpu pada pertanian, industri ulos, dan pariwisata tersebut.

Aturan Baru KUR: Plafon Rp100 Juta Tak Perlu Agunan Tambahan

Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa penyaluran KUR untuk plafon hingga Rp100 juta tidak boleh dipersulit dengan syarat agunan tambahan. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan pembiayaan benar-benar menjangkau pelaku usaha kecil.

"Penyaluran KUR untuk plafon hingga Rp100 juta tidak boleh memakai agunan tambahan. KUR ini dirancang untuk mengembangkan ekonomi rakyat kecil, sehingga aksesnya harus dipermudah agar perekonomian masyarakat di daerah bisa bangkit," tegasnya.

Ia juga menekankan agar penyaluran dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak membebani masyarakat yang tengah membutuhkan suntikan modal untuk mengembangkan usaha.

Potensi Daerah dan Strategi Hilirisasi Komoditas Unggulan

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jonius memaparkan potensi ekonomi Tapanuli Utara yang selama ini bergantung pada sektor pertanian, kerajinan ulos, serta sejumlah destinasi wisata. Namun, akses permodalan masih menjadi tantangan utama bagi para pelaku usaha di tingkat desa.

Untuk menjawab tantangan itu, pemkab menggencarkan program modernisasi pertanian melalui mekanisasi serta hilirisasi komoditas strategis seperti kopi, jagung, dan durian lokal. Langkah ini diyakini mampu meningkatkan nilai tambah produk dan menaikkan pendapatan petani.

"Fokus utama kami adalah membawa Tapanuli Utara menuju daerah yang bertani dan modern. Melalui program mekanisasi dan hilirisasi, kami ingin memfasilitasi para petani dan pengrajin agar produktivitas serta kesejahteraan mereka semakin meningkat," ujar Jonius.

Pendampingan hingga Tingkat Desa untuk Pastikan KUR Tepat Sasaran

Pemkab Tapanuli Utara memastikan kesiapan melakukan pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin memanfaatkan KUR. Pendampingan direncanakan berjenjang dari tingkat desa hingga kabupaten agar pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran dan tidak keliru peruntukan.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan implementasi KUR dan mendorong pengembangan UMKM di daerah. Antara DPR RI dan pemkab, koordinasi yang lebih erat diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat Tapanuli Utara pasca-pandemi.