7 Fakta Film G30S/PKI yang Jarang Diketahui
KILASKINI.COM — Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI selalu jadi bahan perbincangan setiap akhir September. Dirilis 1984, film garapan Arifin C. Noer ini menyimpan banyak cerita di balik produksi, penayangan, hingga kontroversi sejarahnya. Berikut fakta-fakta yang jarang dibahas.
Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI bukan sekadar tontonan biasa. Di balik layarnya, ada proses panjang, angka-angka besar, dan sejumlah perdebatan yang masih berlanjut hingga kini. Berikut tujuh fakta yang perlu kamu tahu.
1. Produksi Makan Waktu 2 Tahun dan Biaya Rp800 Juta
Pembuatan film ini memakan waktu sekitar dua tahun, digarap oleh Perum Produksi Film Negara (PPFN) dengan Arifin C. Noer sebagai sutradara sekaligus penulis naskah.
Anggaran yang dikucurkan disebut mencapai Rp800 juta. Di era 1980-an, nominal itu terbilang sangat besar untuk ukuran film Indonesia. Durasi filmnya sendiri sekitar 271 menit atau lebih dari empat jam.
2. Cetak 699.282 Penonton di Jakarta
Saat ditayangkan pada 1984, film ini mencatat angka penonton yang tinggi. Laporan PT Perfin menyebutkan 699.282 orang menonton di wilayah DKI Jakarta hingga Desember 1984.
Jumlah itu memecahkan rekor penonton Jakarta saat itu. Sebagai perbandingan, Nyi Blorong yang jadi salah satu film terlaris sebelumnya hanya meraih 354.790 penonton pada 1982.
3. Tayang Rutin di TVRI Selama 13 Tahun
Setelah diputar di bioskop dan layar tancap, film ini mulai masuk televisi lewat TVRI pada 30 September 1985. Pada masa Orde Baru, pemutarannya jadi agenda tahunan menjelang Hari Kesaktian Pancasila.
Selama sekitar 13 tahun, film ini menjadi tayangan tetap setiap akhir September. Di sekolah-sekolah, film ini bahkan pernah diwajibkan untuk ditonton pelajar.
4. Pemutaran Wajib Distop pada 1998
Tradisi penayangan setiap akhir September berakhir pada 1998, ketika Indonesia memasuki era Reformasi. Menteri Penerangan saat itu, Letjen TNI (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah, memutuskan menghentikan pemutarannya.
Dalam rapat dengan Komisi I DPR pada 23 September 1998, ia menilai film bernuansa pengultusan tokoh seperti Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, dan Serangan Fajar sudah tidak sesuai dengan dinamika Reformasi.
5. Adegan Penyiksaan Dipertanyakan Secara Medis
Bagian yang paling sering diperdebatkan adalah adegan penyiksaan para jenderal di Lubang Buaya. Film menampilkan pemukulan, penyiletan wajah, penyundutan rokok, hingga tusukan.
Penggambaran itu kemudian dipertanyakan berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap jenazah korban. Sejarawan Benedict Anderson merujuk hasil visum yang menunjukkan enam jenderal meninggal akibat luka tembak.
Brigjen D.I. Panjaitan dan beberapa korban lain punya keterangan luka berbeda, sementara MT Haryono meninggal akibat luka tembak dan tusukan senjata tajam. Perbedaan inilah yang membuat adegan penyiksaan sadis dalam film tidak bisa langsung dianggap sesuai visum.
6. Ada Peta Indonesia yang Sudah Memuat Timor Timur
Kejanggalan lain muncul dalam adegan di ruang Kostrad. Di latar belakang terlihat peta Indonesia yang sudah memasukkan Timor Timur sebagai bagian wilayah Indonesia.
Padahal latar waktu film sekitar 1965, sedangkan Timor Timur baru diintegrasikan pada 1976. Sejarawan Asvi Warman Adam menilai peta itu sebagai salah satu ketidakakuratan penggambaran sejarah, dan sering disebut contoh anakronisme.
7. Arifin C. Noer Bawa Pulang Piala Citra
Di tengah berbagai perdebatan soal isi dan akurasi sejarahnya, film ini tetap mendapat pengakuan di Festival Film Indonesia (FFI) 1984. Arifin C. Noer meraih Piala Citra untuk kategori Skenario Terbaik.
Film ini juga memperoleh sejumlah nominasi dan penghargaan lain, termasuk tata kamera dan tata musik. Pada FFI 1985, film ini kembali mendapat Piala Antemas sebagai Film Unggulan Terlaris 1984-1985.
Lebih dari empat dekade setelah dibuat, film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI masih menyisakan perdebatan soal akurasi sejarahnya. Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa di balik layar, ada banyak hal yang jarang dibahas publik.