Ekonom Soroti ULN BI Naik 72% Jadi US$42,46 Miliar dalam Enam Bulan

KILASKINI.COM — Utang luar negeri Bank Indonesia melesat dari US$24,67 miliar menjadi US$42,46 miliar dalam enam bulan, menyumbang 88% dari total kenaikan ULN Indonesia. Ekonom Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai lonjakan itu mempertaruhkan stabilitas rupiah karena dibiayai surat utang jangka pendek.

Total utang luar negeri Indonesia naik US$20,2 miliar, dari US$434,3 miliar pada Desember 2025 menjadi US$454,5 miliar per akhir Juni 2026. Dari angka itu, Anthony menghitung porsi BI mencapai US$17,78 miliar atau setara 72% kenaikan dalam setengah tahun.

"(ULN BI) naik US$17,78 miliar atau 72% dalam enam bulan. Hal ini membahayakan posisi BI sebagai Bank Sentral, yang sekarang menjadi mesin utang luar negeri. Padahal, pada akhir Juli 2021, utang luar negeri BI hanya sekitar US$2,84 miliar," ujar Anthony dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Sebagai pembanding, ULN pemerintah hanya bertambah sekitar US$2 miliar pada periode yang sama, dari US$214,3 miliar menjadi US$216,3 miliar. Artinya, hampir seluruh kenaikan ULN nasional berasal dari neraca bank sentral, bukan dari penerbitan surat utang negara.

Tiga Instrumen Moneter yang Menarik Modal Asing

Sejak 2023, BI menerbitkan tiga instrumen sekuritas untuk menjaring aliran modal portofolio masuk ke pasar domestik. Ketiganya masuk kategori operasi moneter pro-pasar, berfungsi sebagai sarana pengelolaan likuiditas sekaligus surat berharga berkualitas tinggi yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder.

• Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), berlaku sejak 20 September 2023
• Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), berlaku sejak 21 November 2023
• Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), berlaku sejak 21 November 2023

Anthony menilai ketiga instrumen itu membuat BI agresif menerbitkan utang demi menahan rupiah. Karakter instrumennya berjangka pendek, kurang dari satu tahun, dengan bunga yang lebih besar dibanding surat berharga pemerintah.

"Pembiayaan jangka pendek Bank Sentral membuat kurs rupiah semakin rentan," katanya.

Surat Utang Pemerintah Dinilai Kurang Diminati Investor Asing

Menurut Anthony, lonjakan ULN di sisi BI justru memberi sinyal bahwa surat utang pemerintah kini kurang dilirik investor asing. Dana asing yang masuk lebih banyak diserap instrumen bank sentral ketimbang Surat Berharga Negara.

Kondisi itu membuat beban pembiayaan stabilitas kurs berpindah ke neraca BI. Ketika modal asing keluar, BI harus menanggung rollover surat utang jangka pendek yang jatuh tempo, sementara ruang fiskal pemerintah tidak ikut menanggung risikonya.

Cadangan Devisa Tetap Turun 6,4%

Yang menjadi sorotan utama Anthony adalah hasil akhir dari strategi tersebut. Tambahan utang yang besar tidak serta-merta menahan penurunan cadangan devisa.

"Tambahan utang luar negeri (BI) yang begitu besar masih tidak mampu menahan penurunan cadangan devisa. Selama delapan bulan, cadangan devisa turun US$10 miliar atau 6,4% dari US$156,5 miliar pada Desember 2025 menjadi US$146,5 miliar pada akhir Agustus 2026," tandas Anthony.

Angka itu menunjukkan cadev menyusut sekitar US$1,25 miliar per bulan sepanjang Januari–Agustus 2026. Padahal, salah satu tujuan utama penerbitan SRBI, SVBI, dan SUVBI adalah memperkuat posisi cadev di tengah ketidakpastian global.

Apa Artinya bagi Pasar dan Pelaku Usaha

Bagi investor obligasi, komposisi ULN yang bergeser ke instrumen jangka pendek BI berarti pasokan surat berharga valas di pasar sekunder bakal tetap tebal. Yield SRBI dan SVBI berpotensi bertahan di level tinggi untuk menarik dana asing, seiring kebutuhan rollover yang rutin.

Bagi pelaku usaha yang memegang utang valas, ketergantungan stabilitas rupiah pada aliran modal jangka pendek menambah risiko. Setiap gejolak sentimen global bisa memicu outflow cepat, dan kurs bergerak lebih tajam dibanding periode ketika cadev ditopang surplus ekspor.

Pemerintah sendiri menghadapi ruang gerak terbatas. Dengan ULN pemerintah yang nyaris stagnan, menambah porsi surat utang negara untuk menopang cadev berarti memperbesar beban bunga fiskal, sementara membiarkan BI terus menerbitkan instrumen valas memperbesar eksposur neraca bank sentral.