Laporan Anthropic Ungkap AI Sebar Disinformasi Pemilu di Asia Tenggara

KILASKINI.COM — Laporan terbaru Anthropic mengungkap penyalahgunaan Claude AI untuk operasi pengaruh politik di Malaysia, memakai sekitar 1.000 akun X dan portal berita palsu bernama Malaysia Pulse. Operasi ini menargetkan 222 daerah pemilihan parlemen dengan data sensus dan data pemilih, memanfaatkan isu SARA untuk memecah pemilih. Temuan ini memicu kekhawatiran soal kerentanan Asia Tenggara terhadap propaganda berbasis AI menjelang rangkaian pemilu 2027-2029.

Perusahaan riset kecerdasan buatan Anthropic merilis temuan yang menyoroti risiko penyalahgunaan AI generatif dalam kontestasi politik Asia Tenggara. Laporan bulan September itu mendokumentasikan operasi manipulasi pemilu komersial yang memanfaatkan model Claude AI untuk memproduksi konten politik dalam skala besar.

Operasi tersebut menyasar calon pemilih di Malaysia dengan memakai data sensus dan data pemilih di 222 daerah pemilihan parlemen. Pelaku membangun ekosistem media palsu untuk menyalurkan narasi yang memicu perpecahan.

Bagaimana Operasi Disinformasi Dijalankan

Infrastruktur operasi ini mencakup sekitar 1.000 akun X, portal berita palsu Malaysia Pulse, dan sejumlah dokumen palsu. Konten yang diproduksi menyasar isu politik dan sosial sensitif, termasuk yang bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Modus produksinya cukup sistematis. Media palsu mengambil berita dari media massa Malaysia, lalu meminta model AI menulis ulang beberapa kali sebelum diterbitkan kembali dengan nama samaran. Sebagian bahan juga diambil dari media asing yang berafiliasi dengan Rusia dan China, termasuk TV BRICS, Xinhua, Sputnik/RIA, dan CGTN, tanpa mencantumkan sumber aslinya.

Rangkaian akun dan portal itu akhirnya dihentikan setelah Anthropic turun tangan dan menghapus akun terkait. Namun jejak operasinya sudah cukup untuk memicu diskusi soal pengaruh AI sebagai alat politik di kawasan.

Polarisasi dan Ketegangan Sosial yang Menguat

Bridget Welsh dari University of Nottingham Asia Research Institute Malaysia menilai insiden ini berpotensi memperparah perpecahan politik di Malaysia.

"Hal itu memicu polarisasi politik dan memperparah perpecahan. Fragmentasi itulah yang benar-benar mengkhawatirkan dari apa yang terjadi di Malaysia," kata Bridget.

Kekhawatiran serupa datang dari Ben Loh, peneliti di Monash University Malaysia. Ia menyoroti bagaimana AI mampu memperkuat ketegangan sosial yang sudah ada, seperti pada kasus kebencian terhadap pengungsi Rohingya.

"Situasinya sudah sampai pada titik di mana orang-orang sudah memiliki kebencian yang mendalam dalam pikiran mereka, dan ketika mereka melihat konten seperti ini, meskipun dihasilkan oleh AI, itu akan semakin memperkuat apa yang mereka yakini," kata Loh.

Mengapa Asia Tenggara Rentan

Jurnalis Filipina peraih Nobel, Maria Ressa, menyebut Asia Tenggara sudah lama menjadi semacam laboratorium teknik propaganda dan manipulasi publik. Metode yang diuji di kawasan ini kemudian direplikasi di negara-negara Barat.

Tingginya waktu yang dihabiskan masyarakat Asia Tenggara di media sosial memperbesar dampak operasi semacam ini. Malaysia diperkirakan menggelar pemilu pada akhir 2027, disusul Filipina dan Kamboja pada 2028, serta Indonesia pada 2029.

Banjir Konten Palsu dan Risiko ke Model AI

Katie Harbath, pemimpin perusahaan konsultan teknologi Anchor Change, menyebut kasus ini sebagai contoh bagaimana AI mempermudah penyebaran informasi palsu.

"AI dapat mempercepat proses pembuatan lebih banyak konten yang lebih personal, lebih cepat, dan lebih murah," kata Harbath.

Pelaku bisa datang dari pihak pemerintah, lembaga propaganda, atau perusahaan swasta. Tujuannya membanjiri media dengan berita palsu agar informasi faktual mengabur dan verifikasi makin sulit dilakukan.

Efek lanjutannya menyentuh sisi teknis. Banjir berita palsu berpotensi memengaruhi model bahasa besar (LLM) yang menjadi sumber informasi AI, sehingga sistem otomatis menerima dan mengutip informasi palsu tersebut.

"Jika terjadi kekeringan berita (yang faktual), atau berada di tempat yang sebagian besar medianya disponsori pemerintah, tidak perlu banyak uang untuk membanjiri zona tersebut (dengan berita palsu)," kata Harbath.

Bagi pelaku bisnis digital dan investor di kawasan, temuan ini menandai bahwa risiko disinformasi berbasis AI bukan lagi persoalan etika semata, melainkan faktor yang bisa mengganggu stabilitas pasar dan iklim investasi menjelang siklus pemilu berikutnya.