Mimika Dapat Tambahan Kuota BBM Subsidi dari BPH Migas Jelang Natal 2026

KILASKINI.COM — Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menerima tambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Tambahan kuota berlaku untuk Pertalite, minyak solar, dan minyak tanah, dengan rincian kenaikan 4,32 persen untuk Pertalite, 6,67 persen solar, dan 1,29 persen minyak tanah. Warga Mimika yang biasa mengisi di SPBU setempat perlu tahu bahwa kuota ini untuk menekan antrean, bukan menambah jenis kendaraan yang berhak.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika Sabelina Fitriani menyampaikan kebijakan tambahan kuota BBM bersubsidi dari BPH Migas untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Penambahan kuota mencakup tiga jenis bahan bakar bersubsidi yang selama ini disalurkan di wilayah Mimika.

Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon II Papua Tengah Junaedi Kalla menyebut kuota tambahan dari BPH Migas masing-masing sebesar 900 kiloliter (kl) untuk Pertalite, Biosolar, dan minyak tanah. Angka ini menjadi acuan volume tambahan yang disalurkan di wilayah tersebut.

Besaran Tambahan Kuota BBM Subsidi Mimika

Tambahan kuota diberikan dalam bentuk persentase kenaikan, bukan nominal rupiah. Untuk Pertalite, tambahannya 4,32 persen. Minyak solar mendapat tambahan 6,67 persen, sedangkan minyak tanah 1,29 persen.

Menurut Sabelina, penambahan tersebut untuk menanggulangi kemungkinan lonjakan kebutuhan BBM bersubsidi menjelang akhir tahun. Volume tambahan dari BPH Migas tercatat 900 kl untuk masing-masing jenis, yakni Pertalite, Biosolar, dan minyak tanah.

Siapa yang Berhak Mengisi BBM Subsidi

Bahan tidak merinci kriteria penerima baru dalam kebijakan tambahan kuota ini. Kuota tambahan ditujukan untuk menambah pasokan jenis BBM bersubsidi yang sudah berjalan di Mimika, bukan membuka pendaftaran penerima baru.

Yang ditekankan pemerintah daerah adalah penggunaan secara bijak oleh masyarakat yang berhak. Sabelina meminta seluruh pihak, termasuk warga dan pengelola SPBU, menjalankan pendistribusian BBM bersubsidi dengan tertib.

Antrean Panjang dan Rencana SPBU 24 Jam

Selain menambah kuota, Pemkab Mimika merencanakan mengoperasikan salah satu SPBU di Mimika selama 24 jam. Langkah ini untuk mengurai antrean panjang yang terjadi di wilayah tersebut.

"Rencananya begitu, itu juga untuk mengurai antrean," ujar Sabelina.

Hingga kini belum ada keterangan resmi soal SPBU mana yang akan dioperasikan 24 jam dan kapan mulai berlaku. Informasi lanjutan dapat diakses melalui Disperindag Mimika dan Pertamina Patra Niaga Rayon II Papua Tengah.

Alasan Subsidi Harus Tepat Sasaran

Sabelina menyinggung besarnya beban subsidi BBM yang ditanggung pemerintah pusat. Harga asli per liter disebut berada di kisaran Rp13.000 sampai Rp16.000, sementara masyarakat membayar harga Pertalite bersubsidi.

"Pemerintah pusat melakukan subsidi BBM itu kan mahal ya, perliternya (harga asli) itu Rp13.000 sampai Rp16.000, sementara harga Pertalite (subsisi yang diterima masyarakat) berapa? Jadi kalau kita tidak gunakan secara bijak, maka apa yang diberikan pemerintah itu sia-sia, karena dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu saja," paparnya.

Pernyataan itu menegaskan bahwa tambahan kuota bukan jaminan pasokan tanpa batas. Warga diminta tidak menimbun atau memindahkan BBM bersubsidi ke pihak yang tidak berhak.

Jadwal dan Bank Penyalur

Bahan tidak menyebut tanggal pasti mulai berlakunya tambahan kuota maupun batas akhir pencairan. Kebijakan ini disebut sebagai persiapan menyambut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, sehingga penyaluran berlangsung pada periode akhir tahun.

Informasi soal jadwal penyaluran per SPBU dan mekanisme pengawasan dapat ditanyakan langsung ke Disperindag Mimika atau Pertamina Patra Niaga Rayon II Papua Tengah. Tidak ada skema pendaftaran penerima baru dalam kebijakan ini.

Waspadai Calo dan Penimbun BBM

Masyarakat diimbau melaporkan praktik penimbunan atau penjualan BBM bersubsidi ke pihak yang tidak berhak. Pengaduan bisa disampaikan ke Disperindag Mimika dan Pertamina Patra Niaga setempat.

Kuota tambahan hanya efektif jika penyaluran di SPBU berjalan tertib. Tanpa pengawasan bersama, tambahan 900 kl per jenis berisiko tidak sampai ke warga yang membutuhkan.