Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengungkapkan bahwa biaya kesehatan di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia dan sejumlah negara lain. Menurutnya, pertumbuhan belanja kesehatan nasional selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB). Saat ini, sistem kesehatan Indonesia menghabiskan sekitar Rp614 triliun setiap tahun.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa (11/2), BGS memperingatkan bahwa kondisi ini dapat menjadi ancaman serius di masa depan. Ia mengibaratkan situasi ini seperti seseorang yang terus meningkatkan pengeluarannya sebesar 10 persen setiap tahun, sementara pendapatannya hanya naik 5 persen.

BGS menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan biaya kesehatan tinggi adalah kurangnya transparansi dalam sistem pembiayaan layanan medis. Ia menyoroti perbedaan harga layanan dan obat-obatan yang bisa sangat signifikan di berbagai rumah sakit. Contohnya, biaya sunat di pusat kesehatan swasta bisa mencapai Rp500 ribu, di RSUD Rp1 juta, sementara di rumah sakit swasta besar bisa mencapai Rp5 juta.

“Layanan kesehatan itu inflasinya tinggi karena informasinya tidak simetris. Harga bisa naik 100 persen hingga 1.000 persen untuk layanan yang sama,” ujar BGS.

Tak hanya itu, harga obat di Indonesia juga tercatat lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia, mencapai selisih 300 hingga 400 persen. Menurut BGS, salah satu penyebabnya adalah informasi yang tidak seimbang antara pasien dan penyedia layanan kesehatan seperti dokter, rumah sakit, dan farmasi.

“Misalnya usus buntu, kenapa harus CT scan? Kenapa obatnya harus enam jenis, padahal di Malaysia hanya dua? Ini yang menyebabkan inflasi kesehatan tinggi di seluruh dunia,” tambahnya.

Tren Global Inflasi Biaya Kesehatan

Riset tahunan Mercer Marsh Benefits (MMB) menunjukkan bahwa inflasi biaya kesehatan telah menjadi tren global. Peningkatan biaya kesehatan rata-rata terus naik dari 9,7 persen pada 2019 menjadi 11,7 persen pada 2024. Namun, inflasi biaya kesehatan di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata global, yakni mencapai 13 persen pada 2024.

Pada 2025, Asia diprediksi menjadi wilayah dengan inflasi biaya kesehatan terbesar di dunia, mencapai 13 persen.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya Kesehatan

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Ede Darmawan, mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor utama yang menyebabkan biaya kesehatan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain.

1. Ketergantungan pada ImporSebagian besar bahan baku obat dan alat kesehatan di Indonesia masih diimpor dari negara lain. Ini membuat harga obat dan peralatan medis sangat bergantung pada fluktuasi nilai tukar mata uang.

“Apalagi di saat gejolak ekonomi yang begitu cepat, lalu nilai tukar berfluktuasi, padahal sebagian besar obat kita itu impor,” kata Ede saat dihubungi pada Kamis (14/2).

2. Kurangnya Transparansi Biaya KesehatanMenurut Ede, banyak penyedia layanan kesehatan yang tidak transparan dalam menentukan harga. Biaya pengobatan bisa lebih terkendali jika informasi mengenai penetapan harga lebih terbuka. Ia pun menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong transparansi ini.

“Seharusnya pemerintah memastikan semua pihak mematuhi panduan nasional pelayanan medis yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Peran Pemerintah dalam Menekan Biaya Kesehatan

Ede menilai pemerintah harus berperan aktif dalam menanggulangi tingginya inflasi biaya kesehatan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan BPJS Kesehatan untuk membantu meringankan beban masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat membangun lebih banyak rumah sakit milik negara guna memberikan layanan kesehatan yang lebih terjangkau.

“Negara harus hadir untuk menyediakan layanan kesehatan ketika masyarakat belum mampu. Ketika dunia usaha sudah mampu menyediakannya, maka negara bisa berperan sebagai pengatur,” tutupnya.

Dengan tantangan besar dalam biaya kesehatan ini, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk memastikan akses layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan transparan bagi seluruh masyarakat Indonesia.**