Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung mengenai pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2025. Kepastian ini muncul di tengah kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp750 triliun yang dilakukan pada tahun ini. Kebijakan efisiensi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan PNS bahwa THR mereka tidak akan cair. Namun, Presiden Prabowo memastikan bahwa THR tetap akan diberikan.
Pada Senin (17/2), Presiden Prabowo menyampaikan langsung kebijakan ini dari Istana Negara. "Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di Maret 2025," ujar Prabowo. Pernyataan ini sekaligus menepis kekhawatiran terkait kemungkinan penundaan atau pembatalan pencairan THR akibat efisiensi APBN.
Imbauan THR untuk Pekerja Swasta
Selain memastikan THR bagi PNS, Presiden Prabowo juga mengimbau perusahaan swasta untuk mencairkan THR pekerjanya pada Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung daya beli masyarakat dan memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini. Dengan pencairan THR lebih awal, diharapkan konsumsi rumah tangga meningkat, terutama menjelang bulan Ramadan dan Lebaran.
Stimulus Ekonomi Ramadan
Selain pencairan THR, pemerintahan Prabowo juga menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi yang akan diterapkan sepanjang periode Ramadan dan Lebaran. Stimulus tersebut mencakup:
1.Diskon harga tiket pesawat,
2.Diskon tarif tol bagi pemudik,
3.Program pariwisata mudik Lebaran,
4.Program diskon belanja,
5.Stabilitas harga pangan.
Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan perekonomian tetap stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tantangan global dan kebijakan efisiensi fiskal.
Paket Stimulus Sepanjang Tahun
Tidak hanya pada periode Ramadan dan Lebaran, pemerintah juga akan melanjutkan berbagai paket stimulus ekonomi sepanjang tahun 2025. Beberapa di antaranya yang sudah berjalan sejak awal tahun dan akan terus berlanjut meliputi:
1.Diskon tarif listrik hingga 50 persen untuk pelanggan dengan daya 2.200 VA ke bawah hingga Februari 2025.
2.Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dan otomotif hingga akhir tahun.
3.Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk sektor otomotif, khususnya kendaraan listrik (EV) dan hybrid.
4.Subsidi/Pajak DTP untuk pembelian motor listrik.
5.Pajak Penghasilan (PPh) DTP untuk sektor padat karya.
Efek Kebijakan Terhadap Ekonomi
Kebijakan pencairan THR lebih awal dan berbagai stimulus ekonomi yang diberikan bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan daya beli yang tetap kuat, pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap terjaga, khususnya pada kuartal pertama 2025. Pemerintah optimis bahwa langkah ini akan memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, termasuk perdagangan, industri, dan jasa.
Efisiensi APBN sebesar Rp750 triliun memang menimbulkan tantangan tersendiri, tetapi pemerintah memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dengan adanya kepastian pencairan THR dan berbagai stimulus ekonomi, masyarakat dapat lebih tenang dalam menghadapi tahun 2025.
Dengan langkah-langkah ini, Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal yang efisien dan perlindungan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini sekaligus membuktikan bahwa pemerintah tetap hadir untuk mendukung perekonomian rakyat di tengah tantangan yang ada.
