Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Dalam pernyataannya, Prabowo mengindikasikan niatnya untuk menunjuk para mantan presiden sebagai pengawas Danantara, termasuk Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Megawati Soekarnoputri.

"Tanggal 24 Februari yang akan datang, sembilan hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara, artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia," ujar Prabowo dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Jakarta belum lama ini.

Prabowo menekankan pentingnya peran mantan presiden dalam mengawasi dana ini. "Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini," tambahnya.

Rencana penunjukan Joko Widodo sebagai pengawas Danantara mendapat tanggapan dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. Melalui akun X pribadinya, ia mengungkapkan keterkejutannya terhadap kabar tersebut. "Betul-betul di luar dugaan," tulisnya pada Senin (17/2/2025).

Said Didu juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penunjukan ini dan mengingatkan bahwa kesabaran rakyat memiliki batas. "Kesabaran rakyat ada batasnya," ujarnya. "Kesombongan kekuasaan juga ada batasnya," tambahnya.

Pembentukan Danantara telah mendapatkan persetujuan dari parlemen pada 4 Februari 2025. Badan ini dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan kepemilikan pemerintah di beberapa perusahaan BUMN terbesar, dengan modal awal sebesar 1.000 triliun rupiah (sekitar $61 miliar). Langkah ini bertujuan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

Namun, rencana ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi intervensi politik yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kredibilitas investasi Indonesia di mata komunitas internasional. Beberapa pihak khawatir bahwa dana tersebut, dengan berbagai peran yang diembannya, dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan politik daripada prioritas investasi.

Selain itu, penggabungan aset BUMN ke dalam Danantara dapat mengurangi pendapatan dividen yang tersedia bagi pemerintah, yang pada gilirannya dapat menambah tekanan pada anggaran negara di tengah rencana belanja ambisius Presiden Prabowo. Integrasi dengan Lembaga Pengelola Investasi Indonesia yang sudah ada juga masih belum jelas dan mungkin terjadi secara bertahap karena kekhawatiran dari mitra global.

Meskipun demikian, pemerintah berharap bahwa dengan mengkonsolidasikan dan memanfaatkan aset nasional strategis, Danantara dapat menarik investasi domestik dan asing, serta berkontribusi pada transformasi ekonomi Indonesia. Namun, tantangan terkait tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas tetap menjadi perhatian utama bagi berbagai pemangku kepentingan.

Dalam konteks ini, peran pengawas yang diusulkan, termasuk mantan presiden, menjadi krusial untuk memastikan bahwa Danantara beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik jangka pendek. Namun, reaksi seperti yang disampaikan oleh Said Didu menunjukkan adanya perdebatan publik mengenai efektivitas dan independensi pengawasan tersebut.

Ke depan, keberhasilan Danantara akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengelola aset dengan efisien, menarik investasi, dan menjaga kepercayaan publik serta komunitas internasional terhadap komitmen Indonesia dalam menerapkan praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel.**