Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda partisipasi mereka dalam retret kepemimpinan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Instruksi ini dikeluarkan pada Kamis, 20 Februari 2025, sehari setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus buron Harun Masiku.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati. Dalam surat tersebut, terdapat dua poin utama yang disampaikan kepada para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP:

Penundaan Keberangkatan ke Retret: Megawati meminta agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah menunda perjalanan mereka ke Magelang untuk mengikuti retret yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025. Bagi mereka yang sudah dalam perjalanan, diminta untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

Kesiapsiagaan dan Komunikasi Aktif: Para kepala daerah dan wakil kepala daerah diinstruksikan untuk tetap berada dalam komunikasi aktif dan siaga terhadap panggilan atau arahan selanjutnya dari pimpinan partai.

Surat ini dikeluarkan sebagai respons terhadap dinamika politik nasional, khususnya setelah penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK. Megawati menekankan bahwa sebagai Ketua Umum, ia memiliki wewenang penuh dalam mengarahkan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP.

Respons Mantan Presiden Joko Widodo

Menanggapi instruksi tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa kegiatan retret di Akmil Magelang merupakan urusan pemerintahan yang melibatkan kepala daerah dan diinisiasi oleh Presiden. Jokowi menegaskan bahwa seharusnya para kepala daerah hadir dalam kegiatan tersebut karena mereka dipilih oleh rakyat untuk melayani kepentingan bangsa dan negara.

"Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden," kata Jokowi pada Jumat, 21 Februari 2025. "Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain."

Reaksi Kader PDI Perjuangan

Instruksi Megawati ini menimbulkan berbagai respons di kalangan kepala daerah dari PDIP. Beberapa kepala daerah menyatakan akan mematuhi arahan Ketua Umum dan menunda keberangkatan mereka ke Magelang. Misalnya, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengonfirmasi bahwa ia menunda keberangkatannya hingga ada arahan lebih lanjut dari Megawati.

Di sisi lain, Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, yang juga diusung oleh PDIP, menyatakan bahwa dirinya masih menunggu instruksi lanjutan terkait keikutsertaannya dalam retret tersebut. "Kita tunggu dulu. Saya belum bisa ngomong panjang lebar di sini," ujarnya.

Latar Belakang Retret di Akmil Magelang

Retret kepemimpinan di Akmil Magelang direncanakan berlangsung selama sepekan penuh, dari 21 hingga 28 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para kepala daerah yang baru dilantik, dengan fokus pada pemahaman tugas pokok dan fungsi kepala daerah, arahan strategis dari para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa pemilihan Akmil sebagai lokasi retret didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi, mengingat fasilitas yang memadai di lokasi tersebut. Selain itu, Menteri Keuangan dijadwalkan memberikan materi khusus terkait efisiensi anggaran bagi para kepala daerah.

Dinamika Politik Internal PDIP

Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK menjadi salah satu faktor utama yang memicu instruksi Megawati untuk menunda keikutsertaan kepala daerah PDIP dalam retret tersebut. Hasto ditahan terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Menanggapi situasi ini, Megawati mengambil alih komando partai dan mengeluarkan instruksi agar seluruh kader tetap siaga dan tidak memberikan komentar terkait kasus yang menimpa Hasto. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk menjaga soliditas internal partai di tengah tekanan politik dan hukum yang sedang dihadapi.

Instruksi Megawati Soekarnoputri untuk menunda partisipasi kepala daerah PDIP dalam retret di Akmil Magelang mencerminkan respons partai terhadap dinamika politik terkini, khususnya terkait penahanan Sekjen PDIP oleh KPK. Sementara itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kehadiran para kepala daerah dalam kegiatan pemerintahan tersebut demi kepentingan rakyat dan negara. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pimpinan partai dan pemerintah pusat mengenai prioritas dan tanggung jawab kepala daerah dalam konteks politik dan pemerintahan saat ini.**