Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, yang dikenal sebagai Danantara, pada Senin, 24 Februari 2025. Pembentukan badan ini bertujuan untuk mengonsolidasikan pengelolaan aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mengoptimalkan dividen serta investasi negara.

Danantara dirancang untuk mengadopsi model pengelolaan investasi seperti Temasek Holdings di Singapura. Badan ini akan mengelola berbagai aset strategis BUMN, termasuk saham pemerintah di Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Telkom Indonesia, dan MIND ID (holding BUMN pertambangan). Total aset yang dikelola diperkirakan mencapai US$900 miliar atau setara Rp14.715 triliun.

Dengan modal awal yang ditetapkan minimal sebesar Rp1.000 triliun, Danantara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, mengoptimalkan dividen, dan menarik lebih banyak investasi asing. Selain itu, badan ini juga bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Peringatan Terhadap Penunjukan Kepemimpinan Danantara

Menjelang peluncuran resmi Danantara, muncul berbagai spekulasi mengenai siapa yang akan mengisi posisi kepemimpinan di badan tersebut. Kepala Center of Industry, Trade, and Investment dari INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengingatkan bahwa posisi kepala badan dan jajaran direksi Danantara harus diisi oleh para profesional yang tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis.

Andry menekankan bahwa Presiden Prabowo harus berhati-hati dalam memilih pemimpin Danantara. Jika posisi tersebut diisi oleh individu yang tidak profesional, birokrat tanpa keahlian yang relevan, atau mereka yang memiliki afiliasi politik, sejumlah risiko dapat muncul. Risiko tersebut antara lain penurunan kredibilitas Danantara, munculnya 'moral hazard' di kalangan investor, dan potensi aliran keluar modal asing dari pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN).

Selain itu, Andry juga memprediksi bahwa nilai saham BUMN yang berada di bawah kendali Danantara dapat mengalami penurunan signifikan jika kepemimpinan tidak dikelola oleh profesional. "Tujuh perusahaan BUMN di bawah Danantara yang melantai di bursa akan mengalami koreksi nilai saham besar-besaran di hari pertama pengumuman. Saham Himbara menjadi yang paling terdampak besar," jelasnya.

Lebih lanjut, ia memperkirakan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa melemah hingga Rp16.500, dan kondisi ini dapat menyulitkan Danantara dalam mendapatkan pendanaan serta kepercayaan dari investor asing di masa mendatang.

Harapan untuk Kepemimpinan Profesional

Untuk menghindari dampak negatif tersebut, Andry berharap bahwa pemimpin Danantara adalah individu yang telah teruji dalam pengelolaan dana investasi dan memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis korporasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Danantara dapat beroperasi dengan akuntabilitas tinggi dan menghindari potensi konflik kepentingan.

"Jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, atau pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan," tutup Andry.

Peluncuran Danantara menandai langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan menarik lebih banyak investasi. Namun, keberhasilan badan ini sangat bergantung pada penunjukan kepemimpinan yang profesional dan bebas dari kepentingan politik. Dengan demikian, diharapkan Danantara dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.**