Jakarta - Korupsi merupakan masalah serius yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, melemahkan institusi negara, dan meningkatkan kesenjangan sosial. Laporan terbaru Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) 2024 yang dirilis oleh Transparency International mengungkapkan peringkat negara-negara berdasarkan tingkat korupsi di sektor publik.

Dalam laporan tersebut, CPI memberikan skor dari 0 hingga 100, di mana 0 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi dan 100 berarti sangat bersih. Dari 180 negara yang diukur, mayoritas negara di Asia Tenggara masih menghadapi tantangan besar dalam memerangi korupsi.

Myanmar, Negara dengan Korupsi Tertinggi di Asia Tenggara

Berdasarkan laporan CPI 2024, Myanmar menjadi negara dengan tingkat korupsi tertinggi di Asia Tenggara, dengan skor hanya 16 dari 100, menempati peringkat 168 dari 180 negara. Sejak kudeta militer pada 2021, pemerintahan Myanmar yang tidak stabil dan minimnya transparansi membuat negara ini semakin rentan terhadap praktik korupsi yang merajalela.

Kamboja menempati posisi kedua dengan skor 21 dari 100 dan berada di peringkat 158 secara global. Negara ini terus berjuang melawan korupsi yang mengakar dalam sistem hukum dan administrasi pemerintahan. Sementara itu, Thailand berada di peringkat 107 dunia dengan skor 34 dari 100. Praktik suap dan nepotisme masih menjadi tantangan besar di sektor publik dan swasta.

Indonesia Alami Penurunan Skor CPI

Indonesia mencatat skor 37 dari 100, berada di peringkat 99 dari 180 negara. Skor ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan bahwa korupsi masih menjadi masalah besar yang sulit diberantas. Transparency International menyoroti kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi serta lemahnya penegakan hukum sebagai tantangan utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sementara itu, Filipina dan Laos sama-sama mencatat skor 33 dari 100, menempati peringkat 114 secara global. Meski telah melakukan beberapa reformasi, kedua negara ini masih menghadapi permasalahan besar dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas di sektor pemerintahan.

Singapura, Negara Terbersih dari Korupsi di Asia Tenggara

Di sisi lain, Singapura kembali mencatatkan dirinya sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di Asia Tenggara dan salah satu yang terbaik di dunia. Dengan skor 84 dari 100, Singapura menempati peringkat ke-3 secara global, mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan sistem yang kuat dalam memberantas korupsi.

Malaysia, dengan skor 50 dari 100 dan peringkat 57 global, menunjukkan perbaikan dalam indeks CPI. Meskipun demikian, negara ini masih perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas di sektor publik untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor.

Vietnam yang mencatat skor 40 dari 100 dan menempati peringkat 88 dunia masih bergulat dengan praktik suap dan penyalahgunaan wewenang meskipun pemerintahnya telah melakukan reformasi anti-korupsi dalam beberapa tahun terakhir.

Brunei tidak tercantum dalam laporan CPI 2024, tetapi negara ini cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangganya di kawasan.

Transparency International: Perlu Tindakan Nyata untuk Melawan Korupsi

Ketua Transparency International, François Valérian, menekankan bahwa komunitas internasional dan setiap negara harus menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dan jangka panjang. Hal ini sangat penting untuk melawan otoritarianisme dan menciptakan dunia yang lebih damai, bebas, dan berkelanjutan.

"Tren berbahaya yang terungkap dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun ini menyoroti perlunya menindaklanjuti dengan tindakan nyata untuk mengatasi korupsi global," ujar Valérian dalam pernyataannya yang dikutip dari situs resmi Transparency International pada Jumat (14/3/2025).

Laporan CPI 2024 kembali menegaskan bahwa meskipun ada beberapa negara yang mengalami kemajuan dalam pemberantasan korupsi, tantangan besar masih dihadapi oleh banyak negara, khususnya di Asia Tenggara. Reformasi sistem hukum, transparansi dalam pemerintahan, serta keterlibatan masyarakat sipil dan media sangat diperlukan untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi di kawasan ini.**