KILASKINI.COM — Jakarta — Angka penjualan motor listrik roda dua di Indonesia masih jauh dari target yang dicanangkan pemerintah. Data terbaru menunjukkan populasi motor listrik baru mencapai 242.909 unit per April 2026, sementara kapasitas produksi nasional dari 69 pabrikan sudah menembus 2,5 juta unit per tahun.
Kondisi ini memicu kritik dari Institute for Essential Services Reform (IESR). Lembaga riset energi tersebut menilai desain insentif saat ini, yang turun dari rencana awal Rp5 juta menjadi Rp3 juta per unit, tidak cukup kuat mengubah keputusan konsumen yang selama ini memakai kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).
Penjualan Anjlok Usai Insentif Dihentikan
Fluktuasi pasar menunjukkan ketergantungan tinggi pada kebijakan pemerintah. Penjualan tahunan sempat menyentuh 77.078 unit pada 2024, namun merosot ke 55.059 unit pada 2025 setelah program insentif periode sebelumnya tidak dilanjutkan.
Tren penurunan berlanjut di tahun ini. Realisasi penjualan hingga pertengahan Agustus 2026 diperkirakan baru mencapai 25.000 unit, padahal target pemerintah untuk tahun ini adalah 1 juta unit motor listrik produksi dalam negeri.
Simulasi Insentif Rp5 Juta Plus Tukar Tambah
Direktur Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menegaskan bahwa besaran insentif harus dihitung berdasarkan dampak yang ingin dicapai, bukan sekadar angka simbolis. Ia menyebut kebijakan yang terlalu kecil hanya akan menghabiskan anggaran tanpa hasil signifikan.
“Insentif yang memadai akan meningkatkan daya tarik ekonomi motor listrik, sekaligus memperbesar dampak kebijakan terhadap pengurangan konsumsi BBM serta beban subsidi dan kompensasi energi. Jika terlalu kecil, anggaran yang dialokasikan tidak menghasilkan tingkat peralihan yang optimal,” ujar Deon di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Pemodelan IESR menunjukkan kombinasi insentif pembelian Rp5 juta, tambahan Rp3 juta dari skema tukar tambah kendaraan BBM, serta penyesuaian harga Pertalite mendekati keekonomian mampu menambah adopsi hingga 810 ribu unit dibandingkan skenario business as usual pada 2030.
Manfaat Ekonomi Capai Rp28 Juta per Kendaraan
Dari sisi fiskal, peralihan satu unit motor BBM ke listrik diperkirakan memberikan manfaat bagi pemerintah sekitar Rp5,6 juta dalam sepuluh tahun. Jika dihitung dampak tidak langsung seperti penghematan devisa impor, pengurangan polusi udara, dan nilai karbon, total manfaatnya mencapai sekitar Rp28 juta per kendaraan.
Bagi konsumen, efisiensi biaya menjadi daya tarik utama. Biaya kepemilikan total (total cost of ownership) motor listrik berbasis baterai diperkirakan hanya Rp346 per kilometer, jauh lebih rendah dibanding motor BBM yang mencapai Rp506 per kilometer.
Penghematan juga terlihat dari konsumsi energi. Satu juta sepeda motor dengan pola perjalanan commuting 40 km per hari yang beralih ke listrik dapat memangkas konsumsi BBM sekitar 250 ribu–365 ribu liter per tahun.
Ekosistem Pengisian Daya Jadi Pekerjaan Rumah
IESR menekankan bahwa insentif pembelian saja tidak cukup. Adopsi massal juga bergantung pada performa kendaraan dan ketersediaan ekosistem pengisian atau penukaran baterai yang memadai di kota-kota besar.
Deon mendorong pemerintah menyusun paket kebijakan komprehensif yang mencakup insentif, pengembangan infrastruktur, serta penguatan rantai pasok komponen dalam negeri. Tanpa ketiganya, motor listrik akan sulit menembus pangsa pasar 1 persen dari total penjualan sepeda motor nasional yang mencapai 6–7 juta unit per tahun.
