Pencarian

Santunan JKK Korban Pabrik Lamongan Belum Cair, BPJS Ungkap Syaratnya

Sabtu, 21 November 2026 • 06:41:02 WIB
Santunan JKK Korban Pabrik Lamongan Belum Cair, BPJS Ungkap Syaratnya
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lamongan, Nyoman Sudarsana, menyampaikan santunan JKK belum cair karena persyaratan administrasi belum lengkap.

KILASKINI.COM — BPJS Ketenagakerjaan Lamongan menyatakan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi ahli waris tujuh pekerja korban ledakan pabrik Blesscon belum dibayarkan karena syarat administrasi belum lengkap. Keluarga korban yang membutuhkan dana santunan perlu memastikan surat ahli waris dan akta kematian sudah diurus. Kepala Cabang BPJS Lamongan Nyoman Sudarsana menyebut pencairan hanya butuh satu sampai dua minggu setelah dokumen dinyatakan lengkap.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lamongan memastikan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi ahli waris korban kecelakaan kerja di PT Superior Prima Sukses (SPS) atau Blesscon, Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, belum bisa dicairkan. Penyebabnya bukan penundaan kebijakan, melainkan persyaratan administrasi yang disebut belum tuntas hampir dua bulan setelah kunjungan Bupati Lamongan pada 22 September 2026.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lamongan, Nyoman Sudarsana, menegaskan pihaknya tidak menahan pembayaran. Ia menyebut hak ahli waris wajib dipenuhi sepanjang dokumen pendukung sudah lengkap.

"Kami BPJS Ketenagakerjaan tidak akan pernah menunda pembayaran kepada masyarakat atau kepada ahli waris sepanjang persyaratan sudah lengkap, seperti surat ahli waris dan akta kematian," ujar Nyoman saat diwawancarai media pada Kamis (19/11/2026).

Dokumen yang Menentukan Pencairan Santunan

Nyoman menjelaskan proses pencairan santunan pada prinsipnya memakan waktu sekitar satu hingga dua minggu. Hitungan itu berlaku dengan catatan seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi.

Dua dokumen yang paling menentukan adalah surat keterangan ahli waris dan akta kematian. Keduanya menjadi dasar BPJS Ketenagakerjaan menetapkan siapa yang berhak menerima manfaat JKK.

Saat kunjungan bersama Pemkab Lamongan dan pihak perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan mengaku telah menyampaikan prosedur operasional standar beserta daftar persyaratan kepada keluarga korban. Perusahaan diminta ikut membantu melengkapi dokumen tersebut.

"Mungkin dari pihak pabrik bisa membantu untuk kelengkapan persyaratan-persyaratan tersebut kepada keluarga korban khususnya, biar kami bisa segera proses pencairan," kata Nyoman.

Keluhan Keluarga Korban

Salah satu keluarga korban, Imam Sugiono (34), warga Kecamatan Kedungpring, menyatakan santunan yang menjadi hak ahli waris belum diterima hingga kini. Keterangan itu disampaikan kepada awak media pada Jumat (20/11/2026).

Kondisi tersebut membuat keluarga kehilangan anggota sekaligus sumber penghasilan. Pendampingan aktif dari perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan dinilai penting agar keluarga korban tidak menghadapi proses birokrasi sendirian.

Pemkab Lamongan Diminta Mengawal

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, Mokhammad Zamroni, mengaku belum menerima laporan dari keluarga korban maupun perusahaan terkait persoalan ini. Ia menyatakan akan mempelajari informasi tersebut lebih dulu.

"Inggee (iya) makasih infonya mas, cobak kita pelajari dulu, karena sampai dengan saat ini belum ada laporan dari keluarga korban ataupun dari perusahaan," kata Zamroni saat dihubungi tim media.

Peristiwa ledakan tabung produksi di pabrik tersebut mengakibatkan tujuh pekerja meninggal dunia. Kunjungan kepala daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan dan pihak perusahaan sedianya menjadi awal penyelesaian, bukan sekadar agenda seremonial.

Cara Mengurus Santunan JKK

Bagi keluarga pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, pengajuan manfaat JKK umumnya dilakukan melalui perusahaan tempat korban bekerja. Berdasarkan keterangan BPJS Ketenagakerjaan Lamongan, dokumen inti yang diminta adalah surat keterangan ahli waris dan akta kematian.

Keluarga dapat meminta pendampingan perusahaan untuk melengkapi berkas. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menyebut proses pencairan memakan waktu sekitar satu sampai dua minggu.

Informasi rinci mengenai prosedur dan syarat manfaat JKK dapat diakses melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Selain santunan JKK, keluarga korban juga dijanjikan beasiswa pendidikan bagi anak sesuai ketentuan yang berlaku.

Keluarga yang menghadapi kendala pencairan dapat menyampaikan pengaduan langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat atau dinas tenaga kerja kabupaten/kota. Waspadai pihak yang menawarkan jasa pengurusan santunan dengan imbalan uang, karena seluruh layanan BPJS Ketenagakerjaan tidak dipungut biaya.

Sumber: kabar1news.com

Follow kilaskini.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks