DPRD Nunukan Desak Pengawasan Terpadu Atasi Kelangkaan BBM Bersubsidi di Sebatik

KILASKINI.COM — Persoalan kelangkaan BBM bersubsidi di Pulau Sebatik tidak hanya terjadi pada tahap penyaluran. Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menilai pengawasan harus dimulai lebih awal, yakni sejak proses penetapan alokasi, penerbitan rekomendasi, hingga distribusi ke tangan konsumen.

"Yang harus kita awasi bukan hanya saat BBM sudah berada di penyalur. Dari awal, mulai alokasi, rekomendasi, distribusi sampai ke penerima perlu dipastikan berjalan sesuai ketentuan," ujar Fajrul dalam RDP yang digelar di Ruang Ambal I DPRD Nunukan.

Rantai Distribusi yang Panjang dan Rawan Penyimpangan

Fajrul menjelaskan, rantai distribusi BBM bersubsidi melibatkan banyak kewenangan dan instansi. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan satu instansi saja dinilai tidak cukup. Tim terpadu yang diusulkan akan melibatkan Pemkab Nunukan, DPRD, aparat penegak hukum, TNI/Polri, Polairud, Satpol PP, serta instansi vertikal terkait.

Dugaan pelanggaran seperti penimbunan, penyelewengan, spekulasi, hingga penyalahgunaan rekomendasi harus ditindaklanjuti, bukan sekadar dicatat sebagai temuan.

"Kalau ada pelanggaran, harus ada tindak lanjut. Jangan sampai proses pengawasan selesai hanya setelah temuan dibuatkan laporan," tegasnya.

Evaluasi Kuota dan Dampak bagi Nelayan

Selain pengawasan, Komisi II DPRD Nunukan mendorong pemerintah mengevaluasi tata kelola BBM bersubsidi secara berkala. Evaluasi ini penting untuk memastikan kuota yang ditetapkan proporsional dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, bukan sekadar melihat angka di atas kertas.

Aspek yang menjadi bahan evaluasi meliputi realisasi kuota, kebutuhan BBM, data penerima rekomendasi, dan mekanisme distribusi. Hasil evaluasi ini juga diminta disampaikan secara berkala kepada DPRD agar fungsi pengawasan legislatif berjalan berkelanjutan.

Ketersediaan BBM memiliki dampak luas terhadap aktivitas ekonomi di Nunukan, terutama bagi nelayan dan pembudidaya rumput laut yang menjadikan BBM sebagai kebutuhan utama usaha. Pelaku UMKM dan masyarakat di kawasan perbatasan juga sangat bergantung pada pasokan bahan bakar ini.

"Jangan sampai secara administrasi semuanya terlihat tertib, tetapi di lapangan masyarakat yang membutuhkan masih kesulitan mendapatkan BBM," pungkas Fajrul.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina atau Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengenai kuota dan jadwal pasokan BBM subsidi ke Sebatik. Informasi lengkap mengenai mekanisme distribusi dapat diakses melalui kanal resmi DPRD Nunukan atau instansi terkait.