Antisipasi Bencana di Daerah Rawan Karhutla Termasuk Jambi, Presiden Prabowo Perintahkan Anggaran Mitigasi Ditambah Signifikan

JAKARTA — Pemerintah pusat mengambil langkah taktis untuk memperketat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana alam di berbagai wilayah rawan tanah air, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan yang kerap melanda daerah seperti Sumatra dan Jambi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi belanja mitigasi tidak bisa lagi memakai pola lama, melainkan harus ditambah secara drastis.

Keputusan tersebut ditegaskan Kepala Negara saat membuka rapat terbatas penanganan bencana alam melalui konferensi video di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, yang disiarkan daring melalui kanal Sekretariat Presiden. Presiden menilai posisi geografis Indonesia di jalur cincin api atau Ring of Fire menuntut respons pencegahan yang jauh lebih agresif.

"Kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," kata Prabowo.

Prinsip Sumber Daya Melebihi Kebutuhan Minimum

Guna merealisasikan percepatan tersebut, Kepala Negara langsung menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Tiga kementerian ini ditugaskan merumuskan skema penganggaran serta master plan mitigasi bencana yang menyeluruh dan masif.

Prabowo menekankan bahwa tata kelola pencegahan harus berpegang pada prinsip penyediaan sumber daya di atas standar kebutuhan minimum, bukan sekadar pas-pasan.

"Lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak pemadam kebakaran lebih baik. Jadi kita siap sebelum kejadian," ujarnya.

Pemerintah juga berencana memperluas operasi modifikasi cuaca menggunakan armada pesawat. Terkait efektivitas teknologi hujan buatan ini, Prabowo menginstruksikan BRIN untuk meneliti komposisi bahan penyemai yang paling optimal di lapangan.

Penguatan Armada Karhutla hingga Tingkat Desa

Bagi daerah-daerah yang kerap menjadi langganan kebakaran hutan, mitigasi fisik di lini terbawah menjadi perhatian khusus. Presiden secara eksplisit meminta penyediaan alat berat berupa ekskavator berukuran kecil diperbanyak langsung di tingkat desa.

Kehadiran alat tersebut ditujukan untuk mempermudah warga dan petugas membuat sekat bakar maupun membuka akses air saat titik api terdeteksi sedini mungkin di kawasan gambut atau perkebunan.

Di samping peralatan darat, dukungan operasi udara juga akan ditopang oleh rencana pemanfaatan kapal induk asal Italia yang masuk ke jajaran TNI Angkatan Laut. Kapal ini nantinya dimodifikasi khusus untuk pangkalan helikopter water bombing serta unit drone pemantau.

Kapal militer tersebut tercatat mampu menampung hingga 10 helikopter kelas menengah, dengan kapasitas angkut air masing-masing mencapai 4 hingga 5 ton dalam satu kali penerbangan operasi pemadaman.

Dalam arahannya, Presiden mengingatkan bahwa saat ini pemerintah tengah memantau serangkaian situasi darurat secara bersamaan di berbagai penjuru negeri, mulai dari gempa bumi di Flores, fluktuasi aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga ancaman karhutla dan kabut asap.

"Jadi kita persiapan mengatasi mitigasi, jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya harus kita siapkan," kata Presiden.