BNPB Usulkan Tambahan Dana Siap Pakai Rp5,67 Triliun untuk Penanganan Bencana 2026, Total Anggaran Capai Rp5,7 Triliun
JAKARTA — BNPB tengah memproses usulan penambahan DSP senilai Rp5,67 triliun untuk tahun anggaran 2026. Jika ditambah pagu reguler Rp1,08 triliun, total anggaran penanganan bencana yang dikelola lembaga tersebut mencapai sekitar Rp5,7 triliun tahun ini.
"Di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan, dalam waktu dekat kami mengusulkan sekitar Rp5,67 triliun," kata Rustian di Jakarta, Selasa.
Rincian Anggaran: Pagu Reguler dan DSP Tahap Awal
BNPB mengelola pagu anggaran reguler sebesar Rp1,05 triliun pada 2026. Angka ini bertambah setelah pemerintah memberikan dukungan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi hunian rusak berat senilai Rp26,88 miliar, sehingga total alokasi rutin menjadi Rp1,08 triliun.
Selain anggaran rutin tersebut, BNPB telah menerima kucuran DSP tahap awal 2026 sebesar Rp4,62 triliun untuk operasional tanggap darurat di lapangan. Penambahan Rp5,67 triliun yang sedang diusulkan akan menempatkan total DSP tahun ini di atas Rp10 triliun.
Mengapa Penambahan Anggaran Diperlukan?
Rustian menekankan bahwa penambahan alokasi dana operasional ini krusial. Sebab, bencana memiliki karakteristik yang tidak dapat diprediksi secara pasti dalam perencanaan anggaran reguler yang disusun tahun sebelumnya.
Ketersediaan dana yang cukup menjadi prasyarat utama agar BNPB dan pemerintah daerah bisa bergerak cepat saat kedaruratan terjadi, mulai dari evakuasi korban hingga pendirian posko pengungsian.
Rekapitulasi Anggaran Bencana 2022–2027
Dalam pemaparan rekapitulasi lima tahun, total anggaran penanganan bencana relatif stabil di kisaran Rp4 triliun hingga Rp5 triliun per tahun. Rinciannya:
- 2022: Rp5,46 triliun
- 2023: Rp5,48 triliun
- 2024: Rp5,13 triliun
- 2025: Rp4,91 triliun
Pagu 2027 Sudah Disetujui Pemerintah
Untuk tahun anggaran 2027, pemerintah telah menyetujui pagu awal BNPB sebesar Rp1,12 triliun. Jumlah ini sudah mencakup alokasi khusus percepatan pemulihan pascabencana senilai Rp126,24 miliar yang menyasar tiga provinsi di Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BNPB menegaskan bahwa ketersediaan alokasi anggaran penanganan bencana nasional tetap memadai dan mendapat prioritas penuh dari pemerintah. Menurut Rustian, postur anggaran ini penting untuk memberikan kepastian publik atas kesiapan pemerintah dalam melindungi keselamatan masyarakat secara berkelanjutan selama masa kedaruratan.