KILASKINI.COM — PT Pupuk Indonesia (Persero) mulai mengintegrasikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ke dalam jaringan penyaluran pupuk bersubsidi, seiring peninjauan 10.070 koperasi di sembilan provinsi sejak 15 Oktober 2026. Langkah ini menandai perubahan saluran penebusan pupuk bagi petani, dari pengecer konvensional ke koperasi yang dikelola desa. Bagi petani, syarat dan harga pupuk subsidi tidak berubah.
Pupuk Indonesia menempatkan KDKMP sebagai titik penebusan baru pupuk bersubsidi di tingkat desa. Integrasi ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025, yang mengatur percepatan operasionalisasi koperasi desa sebagai pusat layanan kebutuhan masyarakat, termasuk barang bersubsidi di sektor pertanian. Koperasi yang telah memenuhi kesiapan operasional dapat mulai melayani penebusan pupuk oleh petani.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau salah satu KDKMP di Sidoarjo pada Kamis (15/10/2026). Menurut dia, koperasi desa dikelola oleh kepala desa dan ketua koperasi dengan dukungan seorang manajer.
"Jadi ini (KDKMP) milik desa, dikelola oleh Kepala Desa dan Ketua Koperasi, dibantu Manager untuk melayani barang-barang yang subsidi. Bantuan subsidi nanti Alsintan di sini, pupuk di sini, semua subsidi ada di sini," ujar Zulkifli.
Apa yang Berubah bagi Petani
Perubahan saluran penebusan tidak menggeser persyaratan maupun harga pupuk subsidi. Petani yang tercatat dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) cukup menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk bertransaksi. Seluruh penebusan dicatat melalui sistem i-Pubers.
Harga yang dibayarkan petani tetap mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Dengan skema ini, Pupuk Indonesia berharap akses petani terhadap pupuk bersubsidi makin luas tanpa mengubah ketentuan yang berlaku.
Pendampingan Pengelola Koperasi
Pupuk Indonesia memberikan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada pengelola koperasi. Materinya mencakup tata cara penebusan pupuk subsidi dan mekanisme pelayanan kepada petani. Pelaksanaan pendampingan dilakukan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait, menyesuaikan kondisi serta kesiapan setiap wilayah.
Pendekatan bertahap ini penting karena kesiapan koperasi di lapangan tidak seragam. Koperasi yang belum siap beroperasi tidak dipaksa masuk ke jaringan penyaluran sebelum memenuhi syarat.
Pengawasan Lewat Command Center
Pengawasan distribusi diperkuat melalui Command Center Pupuk Indonesia. Fasilitas ini memantau pergerakan pupuk subsidi secara real-time, dari pabrik hingga titik penyaluran di KDKMP. Pemantauan tersebut membantu perusahaan mengidentifikasi kebutuhan distribusi dan merespons kendala lapangan lebih cepat.
Pengawasan diarahkan untuk memastikan prinsip tujuh tepat berjalan: tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan penerima. Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan dukungan penuh atas skema baru ini.
"Pupuk Indonesia mendukung penuh penyaluran pupuk subsidi melalui KDKMP yang mendekatkan akses pupuk bagi petani. Kami berkomitmen untuk menjaga kelancaran penyalurannya guna mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional," ujar Rahmad.
Peninjauan terhadap 10.070 KDKMP di sembilan provinsi menjadi uji awal skema ini. Jika integrasi berjalan sesuai jadwal, koperasi desa berpotensi menjadi saluran utama pupuk bersubsidi, menggantikan peran pengecer yang selama ini mendominasi distribusi di tingkat bawah.
