KILASKINI.COM — Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026, dengan Kementerian Keuangan dan BP Danantara dilibatkan menyusun strategi fiskalnya. Anggota Dewan Ekonomi Nasional Septian Hario Seto menyampaikan hal itu setelah memaparkan kajian DEN kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam (20/10/2026). Keputusan menahan harga ini menyasar daya beli masyarakat yang jadi tumpuan konsumsi rumah tangga.
Seto menegaskan, langkah pemerintah menjaga harga BBM bersubsidi dinilai sudah tepat. Menurut dia, kebijakan itu terutama untuk menahan pelemahan daya beli masyarakat pada kondisi sekarang.
"Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa langkah pemerintah untuk menjaga harga BBM bersubsidi ini sudah tepat, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat saat ini," ujar Seto.
Strategi Fiskal Dibahas Bersama Kementerian Keuangan dan Danantara
Pembahasan di Istana tidak berhenti pada keputusan menahan harga. Pemerintah mendiskusikan sejumlah strategi fiskal yang bisa ditempuh agar harga BBM bersubsidi bertahan sampai akhir tahun tanpa membuat anggaran negara jebol.
Dalam pembahasan itu, Kementerian Keuangan dan Danantara turut dilibatkan. Seto menyebut keduanya berperan membantu pemerintah memastikan harga tetap terjaga sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.
"Kami juga mendiskusikan beberapa strategi-strategi fiskal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan dan juga dibantu Danantara untuk memastikan bahwa harga BBM ini tetap bisa dijaga sampai dengan akhir tahun dan fiskalnya juga tetap sustainable," jelasnya.
Sejauh ini, Seto belum merinci strategi fiskal yang akan dipakai. Bentuk keterlibatan Danantara maupun besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menjaga harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun juga belum diungkap.
Subsidi Energi Disiapkan Lebih Tepat Sasaran
Selain menahan harga dalam jangka pendek, pemerintah membahas perbaikan kebijakan subsidi energi untuk jangka panjang. Fokusnya memastikan subsidi energi bisa disalurkan lebih tepat sasaran.
Perbaikan itu diperlukan agar kebijakan menjaga harga energi tetap menopang daya beli masyarakat. Pemerintah juga ingin keberlanjutan fiskal tidak terganggu.
Bagi rumah tangga dan pelaku usaha pengguna BBM bersubsidi, kepastian harga sampai akhir tahun memberi ruang menghitung biaya operasional. Terutama angkutan barang dan transportasi umum yang selama ini bergantung pada jenis bahan bakar tersebut.
Di sisi lain, pemerintah belum membeberkan berapa beban fiskal yang harus ditanggung untuk menahan harga. Besaran itu baru akan terlihat dari rincian strategi yang tengah dimatangkan bersama Kementerian Keuangan dan Danantara.
Penutup: Keputusan menahan harga BBM bersubsidi sampai akhir 2026 menempatkan pemerintah pada dua tarikan sekaligus: menjaga daya beli di tengah tekanan biaya hidup, dan merawat ruang fiskal agar tidak tergerus. Perbaikan penyaluran subsidi yang dibahas paralel menjadi kunci apakah kebijakan ini bisa bertahan lebih lama dari sekadar hitungan setahun.
