Pertamina Siapkan Biometrik untuk Subsidi BBM dan Elpiji 3 Kg, Masih Tahap Uji
KILASKINI.COM — Pertamina Patra Niaga menyiapkan sistem biometrik dan memperkuat basis data guna memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi lebih tepat sasaran. Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyampaikan hal itu dalam temu media di Yogyakarta, Jumat.
"Kami sudah menyiapkan sistem bentuk subsidi tepat dan ini untuk BBM dan elpiji," kata Eko.
Bagi pembeli elpiji 3 kilogram, Pertamina sudah menerapkan sistem Merchant Apps Pertamina (MAP) yang mewajibkan konsumen memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) saat bertransaksi. Sistem ini menjadi pintu masuk sebelum biometrik diberlakukan penuh.
Biometrik Elpiji 3 Kg Masih Diuji dengan Dukcapil
Pertamina sedang mengembangkan transaksi elpiji 3 kg berbasis biometrik bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Kerja sama ini bertujuan memverifikasi identitas pembeli secara langsung.
"Sekarang kami sedang kembangkan ke arah biometrik dengan Dukcapil. Kami lagi bekerja sama untuk bisa nanti transaksi elpiji dengan menggunakan biometrik," ujar Eko.
Meski begitu, ia menegaskan penerapan biometrik untuk pembelian elpiji 3 kg belum berlaku umum. Saat ini masih berada di tahap pengujian, sehingga masyarakat belum perlu mengubah cara beli mereka di warung atau pengecer resmi.
Pertalite dan Biosolar Masih Pakai Kode Batang MyPertamina
Untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, Pertamina masih menggunakan kode batang melalui aplikasi MyPertamina. Pendekatan ini berbeda dari elpiji yang berbasis NIK dan sedang menuju biometrik.
Pertamina juga menggandeng kementerian, lembaga, dan instansi terkait untuk memperkuat basis data kendaraan. Penguatan data ini menjadi fondasi jika pemerintah memutuskan skema pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
"Kami belum tahu kebijakannya nanti apakah menggunakan kebijakan pengaturan desil maupun tipe kendaraan. Kami sedang menunggu arahan dari pemerintah," kata Eko.
Pembatasan Desil 9-10 Belum Diputuskan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pembatasan penyaluran Pertalite bersubsidi bagi masyarakat desil 9-10 masih menunggu validasi data. Pemerintah sedang memeriksa ketepatan data desil agar kebijakan tepat sasaran.
Bahlil berharap pembaruan dan ketepatan data pembagian desil dapat mendukung tujuan pemerintah. Artinya, belum ada keputusan resmi soal siapa yang nantinya dilarang membeli Pertalite.
Anggaran Subsidi Energi 2026 Capai Rp210,1 Triliun
Pemerintah mengalokasikan subsidi energi Rp210,1 triliun atau 65,87 persen dari total anggaran subsidi dalam APBN 2026 sebesar Rp318,9 triliun. Jika digabung dengan kompensasi, total anggaran untuk ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun.
Angka itu menjelaskan mengapa pemerintah dan Pertamina terus memperketat verifikasi penerima. Setiap liter BBM dan tabung elpiji bersubsidi yang salah sasaran berarti beban anggaran negara.
Apa Artinya bagi Konsumen Saat Ini
Hingga kini, tidak ada perubahan aturan pembelian Pertalite maupun Biosolar untuk konsumen umum. Pembelian elpiji 3 kg tetap bisa dilakukan seperti biasa, hanya saja NIK wajib diisi melalui MAP di titik penjualan yang terhubung sistem.
Masyarakat yang ingin memastikan statusnya sebagai penerima subsidi disarankan mengecek data kependudukan di Dukcapil dan memastikan NIK aktif. Data yang tidak padan berpotensi menyulitkan verifikasi saat sistem biometrik diberlakukan nanti.
Informasi resmi soal jadwal penerapan biometrik, kriteria desil, dan skema pembatasan BBM dapat diakses melalui kanal Pertamina Patra Niaga serta Kementerian ESDM. Waspadai pihak yang mengaku bisa mendaftarkan atau meloloskan konsumen ke subsidi dengan biaya tertentu — pendaftaran resmi tidak dipungut bayaran.