KILASKINI.COM — Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru mencapai 154.034 unit dari target 350.000 unit hingga rapat evaluasi di Jakarta, Senin, 21 September. Angka itu setara 44 persen dan menjadi sorotan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Calon penerima rumah subsidi perlu tahu syarat dan jalur pendaftaran agar tidak terjebak calo.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) yang juga menjabat Ketua Komite Tapera membandingkan capaian itu dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang dinilai lebih agresif. Menurut Ara, realisasi KUR Perumahan pada evaluasi semester pertama telah menembus lebih dari 50 persen, sehingga pemerintah menambah plafon kuota menjadi Rp50 triliun.
Besaran dan Cakupan Pembiayaan
Dari skema KUR Perumahan, pos pembiayaan renovasi rumah telah mencakup sekitar 87.000 unit dan diperkirakan mencapai 100.000 unit dalam tiga bulan ke depan. Sementara pada skema FLPP, penyaluran baru mencapai 154.034 unit dari kuota 350.000 unit.
Ara mencatat realisasi tertinggi sepanjang sejarah terjadi tahun lalu dengan 278.000 unit, naik dari sekitar 228.000 unit pada periode sebelumnya. Meski demikian, kuota yang ditetapkan tetap tidak tercapai.
"Tapera itu harus belajar dari pengolahan KUR Perumahan, mulai dari sosialisasi hingga pencapaian target. Tahun lalu target 350.000, memang realisasi tertinggi sepanjang sejarah mencapai 278.000 dari sebelumnya sekitar 228.000, tapi tetap saja kuotanya tidak tercapai," ujar Ara dalam rapat di kantor BP Tapera, Jakarta.
Siapa yang Menjadi Sasaran Program
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan penetrasi pasar telah dibagi ke dalam sejumlah klaster. Sasaran program mencakup aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di kementerian/lembaga, buruh di kawasan industri melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, hingga pengemudi ojek daring.
Organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga masuk dalam daftar sasaran. BP Tapera melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk mengonsolidasikan pengembang agar pasokan unit rumah siap memenuhi tingginya minat masyarakat.
"Realisasi sampai hari ini masih 44 persen, sehingga akselerasi terus kami lakukan. Kami meminta tambahan SDM dari Kementerian Keuangan serta kementerian terkait, melakukan reposisi internal dan mengoptimalkan sumber daya untuk pemasaran serta sosialisasi FLPP," terang Heru.
Kendala Lahan dan Pasokan Hunian
Heru meluruskan bahwa lambatnya realisasi FLPP tidak semata-mata disebabkan kapasitas pegawai internal BP Tapera. Persoalan utama, menurut dia, juga berada pada ketersediaan pasokan hunian di lapangan.
"Kepeminatan masyarakat sebenarnya sangat tinggi di hampir semua daerah, tetapi ketersediaan dari sisi supply yang terhambat perizinan dan status LSD itulah menjadi bottleneck utama saat ini," imbuhnya.
Soal kendala perizinan lahan persawahan, Ara mengatakan Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait. Pemerintah menyebut data di 286 kabupaten/kota sudah terpenuhi untuk dicarikan solusinya.
"Mengenai kendala sertifikat tanah di Lahan Sawah Dilindungi (LSD), kami bersama Kementerian ATR/BPN sudah bergerak dan saat ini data di 286 kabupaten/kota sudah terpenuhi untuk dicarikan solusinya," ucapnya.
Desakan Perbaikan Kinerja
Ara menilai laju realisasi Tapera belum menunjukkan terobosan berarti meskipun kuota pembiayaan telah ditingkatkan. Ia mendesak jajaran Komisioner BP Tapera meningkatkan kinerja dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di internal lembaga.
"Saya sebagai Ketua Komite sudah mengingatkan berkali-kali soal SDM yang bisa bekerja mencapai target. Komisioner dan jajaran harus lebih proaktif, cerdas, keras, detail serta berorientasi pada aturan dan hasil. Kenapa KUR Perumahan bisa, Tapera nggak bisa?" katanya.
Cara Masyarakat Mengakses Informasi
Masyarakat yang berminat mengikuti program rumah subsidi dapat memantau kanal resmi BP Tapera dan Kementerian PKP untuk informasi syarat, jadwal, serta bank penyalur. Informasi lengkap mengenai tahapan pendaftaran FLPP dapat diakses melalui kanal resmi kedua lembaga tersebut.
Waspadai pihak yang menawarkan jasa pengurusan dengan biaya tertentu. Seluruh proses pendaftaran rumah subsidi tidak memungut biaya di luar ketentuan resmi, dan calon penerima disarankan melaporkan praktik pungli ke kanal pengaduan Kementerian PKP.
