KILASKINI.COM — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi Aliansi Merah Putih yang mewakili PPPK dan PPPK Paruh Waktu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Para tenaga PPPK menyampaikan tuntutan soal kepastian status kepegawaian, pemenuhan hak, hingga peningkatan kesejahteraan. Dasco memastikan seluruh aspirasi dicatat dan akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
Aliansi Merah Putih menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian para PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Aspirasi tersebut mencakup kepastian status, pemenuhan hak-hak kepegawaian, kesejahteraan, hingga harapan adanya mekanisme penyelesaian yang jelas.
Tuntutan Utama PPPK dan PPPK Paruh Waktu
- Kepastian status kepegawaian: PPPK dan PPPK Paruh Waktu meminta kejelasan atas status mereka yang selama ini belum tuntas.
- Pemenuhan hak kepegawaian: Hak-hak yang melekat pada status PPPK dinilai belum sepenuhnya terpenuhi.
- Peningkatan kesejahteraan: Kesejahteraan menjadi salah satu poin utama yang disuarakan dalam audiensi.
- Mekanisme penyelesaian yang jelas: Aliansi Merah Putih berharap ada jalur penyelesaian yang pasti terhadap berbagai persoalan yang dihadapi.
Siapa yang Hadir dalam Audiensi
Pertemuan itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Kehadiran sejumlah pimpinan DPR menunjukkan persoalan PPPK masuk dalam perhatian parlemen.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Dasco menegaskan bahwa para tenaga PPPK yang selama ini mengabdi di sekolah, puskesmas, dan berbagai layanan publik berhak memperoleh kepastian dari negara.
"Mereka yang mengabdi di sekolah, puskesmas, dan kantor pelayanan berhak atas kepastian," tulis Dasco dalam unggahannya, Selasa (6/10/2026).
Respons Pimpinan DPR
Dasco menilai persoalan PPPK bukan sekadar urusan administrasi kepegawaian. Di balik status para pegawai, terdapat keluarga yang menunggu kepastian mengenai masa depan dan kesejahteraan mereka.
"Di balik setiap status kepegawaian, ada keluarga yang menunggu kepastian," ujar Dasco.
Ia memastikan seluruh masukan yang disampaikan dalam audiensi tersebut telah dicatat oleh pimpinan DPR RI untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut. DPR akan mengoordinasikan berbagai aspirasi tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangan yang dimiliki parlemen.
"Seluruh masukan ini kami catat sebagai bahan pembahasan dan akan kami koordinasikan dengan kementerian terkait, sesuai kewenangan DPR RI," kata Dasco.
Apa Langkah Selanjutnya
Belum ada keputusan konkret yang dihasilkan dari pertemuan tersebut. Dasco menyebut aspirasi PPPK dan PPPK Paruh Waktu akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait.
Bagi para PPPK dan PPPK Paruh Waktu, perkembangan pembahasan ini menjadi penentu arah kebijakan status dan kesejahteraan mereka ke depan. Perkembangan resmi dapat dipantau melalui kanal informasi DPR RI dan kementerian terkait.
