KILASKINI.COM — Kepolisian Resor Ketapang memamerkan sejumlah barang bukti dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di halaman Mapolres Ketapang, Senin (12/10/2026). Barang bukti yang dipajang mencakup kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, serta jeriken berisi BBM yang diamankan dalam sepekan terakhir. Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama menyatakan pihaknya akan menyampaikan informasi lengkap mengenai pengungkapan kasus ini pada Selasa (13/10/2026).
Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama membenarkan bahwa barang-barang yang dipamerkan merupakan barang bukti dari penanganan kasus BBM bersubsidi. Ia menyatakan akan memberikan keterangan lebih lengkap pada Selasa (13/10/2026).
Barang Bukti yang Diamankan
Sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua turut diamankan dalam kasus ini. Selain itu, polisi menyita jeriken berisi BBM yang diduga digunakan untuk menampung bahan bakar bersubsidi secara tidak sah.
Barang bukti tersebut dipajang di halaman Mapolres Ketapang sebagai bagian dari penanganan kasus yang berlangsung sejak sepekan terakhir. Hingga berita ini diturunkan, rincian jumlah kendaraan dan volume BBM yang diamankan belum diungkap secara resmi.
Keterangan Kapolres
AKBP Putra Pratama mengonfirmasi bahwa barang-barang yang dipamerkan merupakan hasil penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. "Ya, (itu barang bukti BBM subsidi)," ujar Putra saat dikonfirmasi, Senin malam.
Ia menambahkan, informasi lebih lengkap mengenai pengungkapan kasus akan disampaikan pada Selasa (13/10/2026). Detail mengenai jumlah barang bukti, kronologi penindakan, serta pihak-pihak yang terlibat masih menunggu penjelasan resmi dari kepolisian.
Apa yang Belum Diketahui
Sejumlah pertanyaan kunci belum terjawab. Polisi belum merinci siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, di mana lokasi penyelewengan berlangsung, serta berapa total BBM bersubsidi yang disalahgunakan.
Masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan penyelewengan BBM bersubsidi dapat melaporkannya ke Polres Ketapang atau kanal pengaduan resmi kepolisian. Waspadai praktik penjualan BBM bersubsidi di luar ketentuan, karena penyelewengan bahan bakar bersubsidi merugikan negara dan masyarakat yang berhak menerimanya.
