Pencarian

Program UMKM di 27 Kementerian dan Lembaga, DPR Soroti Bantuan Berulang

Jumat, 20 November 2026 • 05:21:01 WIB
Program UMKM di 27 Kementerian dan Lembaga, DPR Soroti Bantuan Berulang
Anggota BAKN DPR RI Gde Sumarjaya Linggih dalam rapat penelaahan program UMKM di Jakarta, Kamis (19/11).

KILASKINI.COM — Program pemberdayaan UMKM yang tersebar di sekitar 27 kementerian dan lembaga dinilai Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI perlu segera disatukan datanya. Tanpa integrasi, bantuan dikhawatirkan menumpuk pada kelompok usaha yang sama sementara pelaku lain tak tersentuh. Anggota BAKN Gde Sumarjaya Linggih meminta pemerintah membenahi pengelolaan program agar anggaran efisien dan tepat sasaran.

Catatan BAKN menyoroti satu risiko utama: tanpa data penerima yang terintegrasi, bantuan pemerintah berpotensi menumpuk pada kelompok usaha yang sama. Sementara itu, pelaku UMKM lain yang belum pernah tersentuh program justru terus terlewat.

Mengapa Bantuan Bisa Berulang ke Penerima yang Sama

Gde menilai banyaknya kementerian dan lembaga yang menangani UMKM sebenarnya bukan persoalan, asalkan program dan data penerima dikelola secara terpadu. Masalah muncul ketika koordinasi antarinstansi lemah.

"Program pemberdayaan UMKM tersebar di 27 kementerian dan lembaga. Namun, kita perlu memastikan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya diterima oleh kelompok yang sama secara berulang," kata Gde di Jakarta, Kamis, 19 November.

Tanpa koordinasi yang baik, program serupa berpotensi berjalan sendiri-sendiri. Kondisi itu dapat memicu tumpang tindih anggaran dan ketimpangan penyaluran bantuan di lapangan.

Data Terpadu untuk Tahu Siapa Sudah dan Belum Menerima

Menurut legislator Fraksi Partai Golkar yang akrab disapa Demer itu, integrasi data diperlukan untuk memetakan tiga hal. Pertama, pelaku usaha yang sudah menerima bantuan. Kedua, jenis dukungan yang diperoleh. Ketiga, kelompok UMKM yang belum terjangkau program pemerintah.

Langkah tersebut diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha kecil, terutama mereka yang selama ini terkendala akses pembiayaan dan pendampingan. Bagi pembaca yang ingin mengetahui apakah usahanya terdaftar dalam program pemerintah, informasi resmi dapat diakses melalui kanal kementerian yang membina UMKM.

Bantuan Modal Dinilai Belum Cukup

Selain persoalan data, Demer menyoroti pendekatan pemberdayaan UMKM yang masih banyak bertumpu pada bantuan modal. Skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) perlu diikuti program yang membantu pelaku usaha meningkatkan kemampuan produksi dan daya saing.

"Dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan modal dan KUR. Kebijakan itu harus diperkuat dengan pelatihan, pendampingan usaha secara berkelanjutan, pengembangan produk, hingga peningkatan desain dan kualitas kemasan," jelasnya.

Tambahan modal, kata Demer, belum tentu memberi hasil optimal apabila pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan kemampuan mengembangkan produk dan memasarkannya. Karena itu, program pemberdayaan perlu mencakup seluruh kebutuhan usaha, mulai dari pembiayaan, peningkatan keterampilan, pengembangan produk, hingga pemasaran.

Instansi yang Dilibatkan BAKN

BAKN DPR telah melakukan penelaahan terhadap skema pendampingan UMKM dengan melibatkan sejumlah instansi. Di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian UMKM, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Melalui koordinasi tersebut, Demer mendorong agar bantuan pembiayaan dan pendampingan usaha tidak berjalan terpisah. Keduanya perlu saling mendukung sesuai kebutuhan pelaku UMKM di lapangan.

"Dengan program yang terintegrasi, UMKM diharapkan semakin berkembang, mampu membuka lapangan kerja baru, dan pada akhirnya memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan," ujar Demer.

Hingga kini belum ada rincian resmi mengenai mekanisme pendaftaran program baru maupun jadwal penggabungan data lintas kementerian. Pelaku UMKM yang ingin memastikan status penerimaan bantuan disarankan memantau pengumuman resmi kementerian dan lembaga terkait, serta tidak mempercayai pihak yang menjanjikan bantuan dengan imbalan uang.

Sumber: voi.id

Follow kilaskini.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks