Pemprov DKI Kunci APBD 2026 untuk Banjir, Sampah, hingga Subsidi Pangan di 197 Lokasi
JAKARTA — Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto menegaskan optimalisasi anggaran tahun depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan layanan dasar yang menyentuh warga secara langsung. Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Pemprov menyampaikan jawaban atas dua Ranperda, yakni perubahan APBD 2026 dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Uus yang mewakili Gubernur Pramono Anung menyebut sektor pengendalian banjir menjadi prioritas utama dengan pendekatan berbasis data spasial. Pemprov berkomitmen memperkuat peta prioritas yang mempertimbangkan tingkat risiko, frekuensi kejadian, hingga kondisi infrastruktur di tiap wilayah.
Pompa Banjir Dipantau 24 Jam Selama Musim Hujan
Kesiapan infrastruktur pengendali banjir tidak hanya mengandalkan proyek besar. Uus memastikan pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan pengontrol pompa dilakukan secara intensif di seluruh kota administrasi. Peralatan tersebut dipantau selama 24 jam melalui Command Center agar berfungsi optimal saat dibutuhkan.
Pengawasan saluran drainase dan pintu air juga diperketat secara berkala. Langkah ini untuk mencegah penumpukan sampah dan sedimen yang kerap menghambat aliran air dan memicu genangan di permukiman padat penduduk.
Aturan Baru Pemilahan Sampah dari Sumber Terbit
Di sektor persampahan, Pemprov telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Kebijakan ini mencakup optimalisasi TPS dan TPS 3R, peningkatan kapasitas RDF Bantargebang dan RDF Rorotan, serta penindakan terhadap lokasi pembuangan ilegal.
Langkah ini menjadi kunci untuk menekan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir sekaligus mendorong partisipasi warga memilah sejak dari rumah.
Tarif Transjakarta Dikaji Hati-Hati, Rute Laut Target 2027
Pengembangan transportasi publik tetap diarahkan pada perluasan jangkauan layanan. Uus menyatakan penyesuaian tarif Transjakarta akan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berdasarkan kajian menyeluruh agar tidak memberatkan pengguna.
Pemprov juga terus mematangkan kajian transportasi laut Transjakarta. Target operasional pada 2027 diupayakan tepat waktu tanpa mengabaikan aspek keselamatan pelayaran, seiring pembukaan layanan Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga.
Subsidi Pangan dan Bansos Diarahkan ke Data Tunggal
Dukungan pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga Jakarta tetap dipertahankan. Penyaluran bantuan sosial kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipadankan dengan berbagai sumber data untuk mencegah penerima bantuan ganda.
Untuk subsidi pangan, Pemprov memastikan penguatan layanan melalui pendaftaran secara online. Distribusi saat ini menjangkau 197 lokasi di lima kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu, dengan harapan penambahan titik layanan mampu mengurangi kepadatan antrean warga.
Optimalisasi PAD Tanpa Menambah Beban Pajak Baru
Di sisi pendapatan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan memperluas cakupan penerimaan dan menutup potensi kebocoran. Strategi ini diarahkan agar peningkatan pendapatan tidak semata-mata membebani masyarakat melalui instrumen pajak baru.
Alokasi belanja juga diarahkan untuk penyediaan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan penyesuaian harga BBM. Terkait penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Uus menekankan program tersebut tidak hanya mengejar predikat administratif, tetapi harus memberikan dampak langsung terhadap pemenuhan hak anak di Jakarta.