KILASKINI.COM — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menginstruksikan penanganan konkret kendala pemindaian QR code pada pengisian solar bersubsidi bagi truk kontainer. Langkah ini diambil untuk mencegah kerugian waktu pengemudi akibat antrean panjang yang terganggu sistem digital di SPBU.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) serius mengantisipasi hambatan pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. Fokus utama perbaikan adalah memastikan kelancaran transportasi dan distribusi barang di wilayah tersebut, sejalan dengan Program Berani Lancar sektor transportasi.
Kendala Teknis QR Code di SPBU
Masalah utama yang dikeluhkan Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulteng adalah kegagalan sistem saat transaksi. Barcode atau QR code milik truk kontainer sering kali tidak dapat dipindai ketika kendaraan sudah berada tepat di depan nozzle pengisian.
Situasi ini merugikan pengemudi karena mereka telah menunggu dalam antrean lama, namun tetap tidak bisa melakukan pembelian. Gubernur Anwar Hafid menegaskan kondisi semacam ini harus dicegah agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terhambat oleh gangguan teknis yang berada di luar kendali pengguna.
Tindak Lanjut Rapat Koordinasi
Rapat koordinasi digelar melibatkan PT Pertamina, Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulteng, serta perangkat daerah terkait. Pertemuan ini merupakan respons atas aksi demonstrasi SBTC sekaligus upaya antisipasi agar kejadian antrean panjang BBM seperti di Sulawesi Selatan tidak terulang di Palu dan sekitarnya.
Gubernur menyatakan akan mengirim surat resmi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Tujuannya adalah memohon diskresi atau kebijakan khusus bagi pengelola SPBU. Hal ini diperlukan agar masyarakat yang berhak tetap mendapat layanan meskipun terjadi masalah pada sistem verifikasi digital.
Solusi Lapangan dari Pertamina dan Hiswana Migas
Menyikapi instruksi tersebut, Pertamina dan Hiswana Migas Sulteng sepakat memberikan kemudahan pelayanan bagi truk kontainer. Mereka berkomitmen menugaskan pegawai khusus untuk mendampingi proses penggunaan barcode/QR code di lokasi pengisian bahan bakar.
Selain petugas tetap, kedua pihak juga menyiapkan personel mobile yang bergerak secara aktif. Tugas utamanya adalah melakukan pengecekan terhadap truk kontainer yang sedang mengantre sebelum mencapai nozzle. Dengan pemeriksaan lebih awal, kendala pada kode unik dapat terdeteksi dan diselesaikan tanpa membuat pengemudi terjebak dalam ketidakpastian di titik pembayaran.
Himbauan Pembelian Sesuai Kebutuhan
Gubernur Anwar Hafid juga meminta sosialisasi intensif kepada masyarakat terkait pembelian BBM. Warga dihimbau membeli sesuai kebutuhan riil dan menghindari panic buying atau pembelian berlebihan yang dapat memicu kelangkaan buatan.
Koordinasi distribusi dan pelayanan penjualan BBM bersubsidi terus diperkuat. Pemerintah berharap solusi kolaboratif antara pemerintah daerah, operator, dan asosiasi migas ini mampu menjaga stabilitas harga serta ketersediaan energi bagi pelaku usaha logistik di Sulawesi Tengah.
