KILASKINI.COM — Bupati Kubu Raya Sujiwo membatalkan kenaikan tarif angkutan Rasau Jaya–Batu Ampar karena tidak memiliki dasar Surat Keputusan Bupati. Pembatalan dilakukan setelah warga bersama DPRD dan perwakilan PLN serta Pertamina menyampaikan aspirasi dalam pertemuan pada Senin (26/10/2026). Warga menuntut pasokan BBM dengan harga wajar dan layanan listrik yang lebih stabil.
Kalaupun BBM tersedia, harga yang harus dibayar dinilai mahal sehingga membebani biaya operasional angkutan. Beban itu kemudian dialihkan ke penumpang melalui kenaikan tarif.
"Karena memang tidak masuk dalam SK Bupati, maka tarif itu kita akan batalkan," tegas Sujiwo.
Pertamina Diminta Jamin Pasokan BBM
Pembatalan tarif bukan akhir persoalan. Sujiwo meminta Pertamina segera memastikan pasokan BBM tersedia dengan harga wajar di Batu Ampar. Tanpa jaminan pasokan, pembatalan tarif berpotensi memicu gejolak sosial baru di tengah masyarakat.
"Setelah kita batalkan, Pertamina harus hadir. Saya minta tolong supaya tidak ada masalah sosial," ujarnya.
Permintaan itu menyasar akar masalah, bukan sekadar gejala. Selama BBM sulit didapat dan harganya mahal, pelaku usaha angkutan tetap menanggung biaya operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan.
Pemadaman Listrik Berulang Dikeluhkan Warga Pesisir
Keluhan lain yang mencuat dalam pertemuan itu adalah pemadaman listrik yang kerap terjadi di Batu Ampar. Sujiwo meminta PLN mengevaluasi pelayanan, termasuk memastikan apakah diperlukan perawatan atau penggantian mesin agar pasokan listrik lebih stabil.
Pemerintah kabupaten juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi saat pemadaman untuk pemeliharaan. Warga perlu mengetahui durasi pemadaman agar bisa mempersiapkan diri.
Listrik yang padam dan menyala berulang kali berpotensi merusak peralatan elektronik serta mengganggu aktivitas usaha warga. Padahal, warga tetap memenuhi kewajiban membayar rekening listrik setiap bulan.
"PLN harus segera menyelesaikan. Saya minta tolong bagaimana masyarakat Kecamatan Batu Ampar ini betul-betul pelayanan listriknya itu baik," katanya.
Galian C PT ASC Diserahkan ke Musyawarah Desa
Persoalan ketiga yang disampaikan warga berkaitan dengan aktivitas galian C oleh PT ASC. Sujiwo menjelaskan izin kegiatan itu diterbitkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, bukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dan telah terbit sebelum dirinya menjabat sebagai bupati.
Meski begitu, pemerintah kabupaten akan menindaklanjuti aspirasi warga melalui musyawarah desa. Hasil musyawarah itu akan menjadi dasar sikap pemerintah daerah.
"Kalau memang hasil musyawarah desanya itu menolak kehadiran PT ASC, kita akan support, akan dukung," tegasnya.
Sujiwo menyatakan akan membantu mengomunikasikan persoalan tersebut dengan pemerintah provinsi dan dinas terkait. Langkah yang bisa ditempuh akan dibahas bersama meskipun izin kegiatan telah diterbitkan.
Pemkab Diminta Kawal Aspirasi Warga
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengakui kerap menerima dampak dan keluhan warga atas persoalan yang kewenangan penyelesaiannya berada di instansi lain. Karena itu, Sujiwo meminta Pertamina dan PLN tidak berhenti pada pertemuan atau rapat koordinasi, tetapi segera menghadirkan solusi nyata.
Ia juga meminta masyarakat memahami batas kewenangan pemerintah daerah. Persoalan yang menjadi kewenangan bupati dapat segera ditindaklanjuti, sedangkan persoalan di bawah kewenangan instansi lain harus dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Bagi warga Batu Ampar, hasil akhir yang diharapkan jelas: pasokan BBM dengan harga wajar, pelayanan listrik yang lebih baik, dan penyelesaian persoalan galian C melalui mekanisme yang melibatkan masyarakat. Pembatalan tarif angkutan menjadi langkah awal, sementara beban pembuktian kini berada di tangan Pertamina dan PLN.
