KILASKINI.COM — Sebanyak 130 nelayan dari Kelurahan Pantai Lango dan Jenebora, Kabupaten Penajam Paser Utara, menerima tambahan kuota solar subsidi 32.000 liter melalui SPBU Sotek Nomor 65.762.002 pada Sabtu (7/11/2026). Nelayan yang belum pernah mendapat alokasi khusus ini wajib memiliki kapal berdokumen Pas Kecil, mesin kapal, dan terdaftar dalam e-KUSUKA agar bisa mengakses solar bersubsidi. Nelayan yang belum memenuhi syarat diminta segera melengkapi dokumen untuk diusulkan pada penambahan kuota berikutnya.
Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodiharto, menyatakan tambahan kuota ini untuk menekan biaya operasional nelayan saat melaut. Penyaluran berlangsung melalui SPBU Sotek Nomor 65.762.002 pada Sabtu (7/11/2026).
Besaran Kuota dan Cakupan Penerima
Total kuota yang disalurkan mencapai 32.000 liter solar bersubsidi. Kuota tersebut diperuntukkan bagi 130 nelayan yang telah melalui proses verifikasi.
"Alhamdulillah, untuk saat ini Kelurahan Pantai Lango dan Jenebora mendapatkan penambahan kuota sebesar 32.000 liter. Kuota tersebut diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan 130 nelayan yang telah melalui proses verifikasi," ujar Andi.
Penambahan kuota ini disebut tidak lepas dari dukungan Bupati PPU Mudyat Noor serta koordinasi Asisten II, Bagian Perekonomian, koperasi, masyarakat, dan instansi terkait. Bahan tidak menyebut rincian nominal rupiah dari kuota tersebut.
Syarat Administrasi yang Harus Dipenuhi Nelayan
Tidak semua nelayan bisa langsung mengakses solar subsidi. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan administrasi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Berikut syarat yang disebut dalam penyaluran ini:
- Memiliki kapal dengan dokumen Pas Kecil
- Memiliki mesin kapal
- Terdaftar dalam sistem e-KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan)
- Memiliki e-barcode pembelian BBM bersubsidi yang diterbitkan berdasarkan keanggotaan e-KUSUKA
Nelayan yang belum memenuhi persyaratan masih berpeluang mendapat alokasi pada penambahan kuota berikutnya. Mereka diminta melengkapi dokumen agar dapat diverifikasi dan diusulkan kembali.
"Tidak semua nelayan dapat langsung memperoleh solar bersubsidi karena ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Kami mengimbau nelayan yang belum terdaftar agar segera melengkapi dokumennya. Setelah lengkap, akan kami verifikasi dan usulkan kembali," jelas Andi.
Cara Mengurus dan Masa Berlaku e-Barcode
Nelayan yang belum terdaftar perlu melengkapi dokumen kapal dan mendaftar ke sistem e-KUSUKA. Setelah dokumen lengkap, Dinas Perikanan PPU akan melakukan verifikasi dan mengusulkan penerbitan e-barcode pembelian BBM bersubsidi.
Masa berlaku e-barcode atau e-kuota ditetapkan selama tiga bulan. Nelayan diminta mengurus perpanjangan sebelum masa berlaku berakhir agar akses terhadap solar subsidi tidak terputus.
Untuk informasi lebih lanjut soal pendaftaran dan perpanjangan, nelayan dapat menghubungi Dinas Perikanan PPU selaku instansi yang menangani verifikasi di daerah ini.
Pengawasan dan Risiko Pembekuan Rekomendasi
Dinas Perikanan PPU akan melakukan pengawasan berkala dengan melibatkan kepolisian, Bagian Perekonomian, dan unsur terkait lainnya. Jika ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian administrasi, rekomendasi yang telah diterbitkan dapat dievaluasi hingga dibekukan.
Nelayan diharapkan tidak memakai kuota di luar peruntukan. Sanksi pembekuan berlaku bagi penerima yang terbukti menyalahi ketentuan administrasi.
Harga Solar yang Selama Ini Dibeli Nelayan
Muhammad Abdul, nelayan asal Kelurahan Jenebora, mengaku selama ini harus merogoh kocek cukup besar untuk membeli solar. Ia menyebut harga BBM yang dibeli nelayan sebelumnya berkisar Rp15 ribu hingga Rp17 ribu per liter.
Ketika pasokan sulit diperoleh, harga solar yang harus dibayar bisa mencapai Rp24 ribu per liter. Angka-angka itu menggambarkan beban pengeluaran yang selama ini ditanggung nelayan sebelum ada alokasi subsidi khusus.
"Alhamdulillah, bantuan subsidi BBM ini sangat membantu kami. Sudah cukup lama kami menunggu agar nelayan bisa mendapatkan solar bersubsidi. Dengan adanya penyaluran ini, tentu biaya operasional untuk melaut menjadi lebih terbantu," ungkapnya.
Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada 130 nelayan yang telah terverifikasi. Sebab, masih ada nelayan lain yang membutuhkan akses BBM bersubsidi untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan.
"Kami sangat berharap bukan hanya di satu titik saja, tetapi juga seluruh nelayan bisa merasakan bantuan ini," pungkasnya.
Nelayan yang menemukan penyimpangan penyaluran atau praktik percaloan dapat melaporkannya ke Dinas Perikanan PPU dan kepolisian setempat. Waspadai pihak yang menjanjikan kuota tambahan dengan imbalan uang, karena verifikasi penerima dilakukan resmi melalui dokumen kapal dan e-KUSUKA.
