KILASKINI.COM — Program Perlindungan Sosial Digital dijadwalkan mulai berjalan 10 November 2026 dengan 18,8 juta kepala keluarga sudah terregistrasi per 6 November 2026. Warga yang belum mendaftar berisiko tidak masuk kategori penerima, sementara kepemilikan mobil atau tanah luas jadi dasar penilaian tidak layak. Registrasi dilakukan mandiri lewat sistem Digitalisasi Bansos atau dibantu agen Perlinsos di daerah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan pemerintah menargetkan pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dimulai 10 November 2026. Sistem ini dirancang memilah warga ke dalam kategori layak menerima bantuan tunai, bantuan nontunai, keduanya, atau tidak layak sama sekali.
Dasar penilaiannya bukan lagi pengakuan penghasilan semata. Sistem akan mencocokkan identitas warga dengan data kepemilikan kendaraan dan tanah, sehingga kategori "tidak layak" bisa ditetapkan secara otomatis.
Besaran Bantuan Belum Ditetapkan dalam Program Ini
Bahan keterangan yang disampaikan Mendagri tidak memuat nominal bantuan, total anggaran, maupun frekuensi pencairan untuk program Perlinsos Digital. Informasi besaran bantuan per kategori penerima belum diumumkan dalam materi tersebut.
Yang disebut adalah bentuk penyaluran: tunai, nontunai, atau kombinasi keduanya. Rincian nominal dan jadwal pencairan lengkap dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Sosial dan laman Digitalisasi Bansos.
Siapa yang Dinilai Layak dan Tidak Layak
Kategori kelayakan ditentukan dari basis data hasil registrasi mandiri masyarakat ke sistem Digitalisasi Bansos. Data kependudukan dari KTP elektronik menjadi fondasi integrasi, didukung sistem Ditjen Dukcapil Kemendagri yang sudah menghubungkan data kependudukan dengan data biometrik.
Menurut Tito, sistem ini memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas warga dengan data kepemilikan tanah dan kendaraan. Warga yang tercatat punya mobil atau tanah luas, misalnya, akan mudah teridentifikasi sebagai tidak layak.
"Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa [dikategorikan], bantuan dalam bentuk tunai, atau layak bantuan untuk non-tunai, atau layak mendapatkan dua-duanya. Atau disebutkan tidak layak, karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan," kata Tito dikutip dari keterangannya, Senin (9/11/2026).
Integrasi juga menyentuh layanan lain: data Kementerian Kesehatan, pendidikan, kendaraan bermotor, hingga sertifikat tanah di ATR/BPN. Semua terhubung lewat satu nomor unik dan satu akses masuk (single sign-on) per warga.
Cara Mendaftar dan Cek Status
Registrasi dilakukan secara mandiri oleh masyarakat ke sistem Digitalisasi Bansos. Bagi warga yang tidak memiliki telepon pintar atau tidak mampu mengoperasikan aplikasi, pendaftaran dibantu agen Perlinsos yang tersebar di daerah.
Berdasarkan dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah terregistrasi. Agen terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta orang, dengan agen aktif lebih dari 502 ribu.
Mendagri meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi. Dua provinsi mencatat capaian tertinggi di atas 50 persen, yaitu Aceh (51,25 persen) dan Bali (50,73 persen). Daerah lain didorong membentuk satuan tugas percepatan yang melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil, dengan sekretaris daerah sebagai pengawas dan kepala daerah sebagai penanggung jawab.
"Saran saya ketuanya adalah Kepala Dinas Sosial tiap-tiap daerah, provinsi, kabupaten/kota. Didampingi yang lain yang harus masuk adalah Dinas Dukcapil, harus masuk situ. Kemudian bisa nanti pengawasnya adalah Sekda, penanggung jawabnya adalah kepala daerah," tutur Tito.
Jadwal dan Bank Penyalur Belum Dirinci
Target pelaksanaan disebut jatuh pada 10 November 2026. Namun bahan keterangan tidak menyebut tahapan pencairan, nama bank penyalur, maupun batas waktu penyaluran per kategori penerima.
Masyarakat yang ingin memastikan status dan jadwal pencairan sebaiknya memantau pengumuman resmi Kementerian Sosial serta dasbor Perlinsos Digital, bukan informasi dari kanal tidak resmi.
Manfaat bagi Daerah dan Risiko yang Perlu Diwaspadai
Percepatan registrasi disebut membantu pemerintah daerah mengidentifikasi warga yang membutuhkan bantuan sekaligus memastikan bansos daerah tepat sasaran. Upaya ini dikaitkan dengan target pembangunan daerah, mulai dari penurunan kemiskinan hingga pengurangan stunting.
"Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah," tambah Tito.
Warga yang belum terregistrasi berisiko tidak masuk dalam penilaian kelayakan, sehingga bantuan bisa tidak sampai. Pastikan pendaftaran dilakukan lewat sistem Digitalisasi Bansos resmi atau agen Perlinsos yang terdaftar, dan waspadai pihak yang menjanjikan kelulusan sebagai penerima dengan imbalan uang.
Pengaduan terkait penyaluran maupun dugaan pungutan liar dapat disampaikan ke kanal resmi Kementerian Sosial dan pemerintah daerah setempat.
