KILASKINI.COM — Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap 4 dijadwalkan cair mulai awal November 2026, dengan sistem SIKS-NG sudah menampilkan periode Oktober-Desember. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih terdaftar di Desil 1-4 dan kepesertaannya aktif berpeluang menerima bantuan, asalkan tahap 3 sebelumnya sudah dicairkan. Status di aplikasi Cek Bansos biasanya baru berubah menjelang pencairan, jadi KPM disarankan rutin memeriksa NIK KTP.
Kementerian Sosial menetapkan periode pencairan Tahap 4 untuk PKH dan BPNT pada Oktober-Desember 2026. Sistem SIKS-NG milik Kemensos sudah menampilkan alokasi periode baru itu sejak pantauan 29-30 Oktober 2026, menandakan proses pencairan akan segera bergulir.
Saat ini proses berada di tahap persiapan: pemadanan data Dukcapil, verifikasi rekening, dan sinkronisasi data penerima. Verifikasi rekening melibatkan empat bank Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI, dengan pemeriksaan yang waktunya berbeda-beda di tiap bank.
Besaran dan Jadwal Pencairan
Pencairan utama PKH dan BPNT Tahap 4 diperkirakan berlangsung mulai awal November 2026. Bantuan yang masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada akhir Oktober umumnya masih merupakan pencairan susulan Tahap 3 periode Juli-September.
Selain bansos reguler, bantuan pangan beras 30 kilogram dijadwalkan kembali disalurkan pada minggu pertama dan kedua November 2026. Sasaran bantuan beras ini sekitar 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, setelah peluncuran di wilayah Yogyakarta.
Bahan informasi yang tersedia tidak mencantumkan nominal rupiah per KPM untuk PKH maupun BPNT Tahap 4. Besaran indeks bantuan dapat dicek melalui pendamping PKH atau Dinas Sosial setempat.
Syarat Penerima Tahap 4
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan basis data penerima diperbarui setiap triwulan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik. Penambahan penerima baru dari masyarakat kurang mampu pada Desil 1 hingga Desil 4 dilakukan bertahap.
Bantuan masih berpeluang cair pada Tahap 4 selama KPM memenuhi syarat berikut:
- Masih berada di desil 1 sampai desil 4.
- Bantuan tidak tereksklusi atau dinonaktifkan.
- Bantuan Tahap 3 sebelumnya sudah dicairkan.
- Status kepesertaan masih aktif dan terdaftar.
Jika bantuan sudah tidak aktif, bantuan tidak dapat dicairkan pada tahap berikutnya. Baik KKS lama maupun KKS baru akan diperbarui otomatis ke periode Oktober-Desember menjelang pencairan.
Cara Cek Status Penerima
Pemerintah menyediakan dua kanal digital resmi Kemensos untuk mengecek status. Pengguna cukup mengunduh dan menginstal aplikasi Cek Bansos, lalu memasukkan 16 digit NIK KTP.
- Unduh aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos.
- Masukkan 16 digit NIK KTP.
- Periksa identitas KPM dan kolom status. Tertulis "YA" berarti terdaftar sebagai penerima aktif; "TIDAK" berarti belum terdaftar dalam basis data penyaluran berjalan.
Banyak KPM sempat bingung karena status di situs dan aplikasi masih menampilkan periode Juli-September (Tahap 3), padahal SIKS-NG sudah memuat periode Tahap 4. Pembaruan pencairan memang muncul lebih dulu di SIKS-NG, yang hanya bisa diakses pendamping PKH, operator DTSEN di kelurahan atau desa, serta supervisor SIKS-NG di Dinas Sosial kabupaten atau kota. Status di aplikasi Cek Bansos biasanya baru berubah menjelang pencairan, yakni saat proses mencapai tahap Surat Perintah Membayar (SPM) atau mendekati SP2D.
Waspada Modus Penipuan
Di tengah tingginya minat masyarakat, warga diminta waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan bansos. Baru-baru ini beredar klaim di media sosial soal link pendaftaran bansos senilai Rp 2,5 juta yang katanya bisa dicek lewat KTP. Tautan itu meminta data pribadi, mulai dari nama lengkap hingga nomor Telegram aktif, dan terbukti hoaks.
Pendaftaran bansos yang sah dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos resmi dan tidak pernah memungut biaya atau meminta data pribadi melalui tautan sembarangan. Masyarakat diimbau hanya menggunakan kanal resmi Kemensos untuk memantau bantuan, dan melaporkan dugaan penipuan atau pungutan liar ke kanal pengaduan resmi Kemensos.
