KILASKINI.COM — Perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi grup lebih dari 750 juta euro per tahun menjadi sasaran pajak minimum global 15 persen di Indonesia. Penerapan sejak September 2026 diarahkan untuk membatasi penghindaran pajak melalui perbedaan aturan antarnegara. Pemerintah ingin memastikan kontribusi perusahaan global sepadan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dari pasar Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengidentifikasi perusahaan induk dan anak perusahaan yang masuk cakupan pajak minimum global berdasarkan data Country-by-Country Reports (CbCR) tahun 2023. Pemetaan mencakup wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri, sebagai bagian dari penerapan standar pajak minimum bagi perusahaan multinasional.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan cakupan dan tujuan penerapan pajak minimum global dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11). Menurutnya, Indonesia berkomitmen mengambil hak pemajakan atas perusahaan multinasional yang memenuhi batas pendapatan konsolidasi grup.
DJP Petakan Perusahaan Induk dan Anak dalam Cakupan Pajak
Berdasarkan CbCR tahun 2023, entitas yang diidentifikasi DJP terbagi dalam empat kelompok:
- Wajib pajak dalam negeri: 37 perusahaan induk.
- Wajib pajak dalam negeri: 1.721 perusahaan anak.
- Wajib pajak luar negeri: 1.717 entitas induk.
- Wajib pajak luar negeri: 4.688 entitas anak.
DJP juga telah mengundang sekitar 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk maupun anak perusahaan berkedudukan di Indonesia. Kelompok perusahaan tersebut menjadi bagian dari perhatian otoritas pajak dalam pelaksanaan kebijakan.
Bagi pelaku usaha, batas pendapatan konsolidasi grup menjadi penentu penting cakupan pajak minimum global. Kebijakan menyasar perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi grup lebih dari 750 juta euro atau sekitar Rp15,17 triliun per tahun.
Artinya, perhatian pemerintah tertuju pada skala pendapatan grup perusahaan multinasional. Keberadaan entitas induk dan anak perusahaan dalam pemetaan DJP menunjukkan bahwa cakupan kebijakan berkaitan dengan struktur kelompok usaha yang beroperasi lintas negara.
Perbedaan Aturan Antarnegara Membuka Celah Penghindaran Pajak
Pemerintah menempatkan pencegahan penghindaran pajak sebagai alasan penerapan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT). Selama ini, perusahaan multinasional memiliki peluang memanfaatkan perbedaan ketentuan perpajakan antarnegara untuk menekan kewajiban pajaknya.
Standar minimum 15 persen ditujukan untuk membatasi peluang tersebut. Perusahaan global diharapkan memberikan kontribusi pajak yang adil atas aktivitas ekonomi mereka di Indonesia.
Persoalan yang hendak dijawab juga menyangkut persaingan usaha. Pemerintah ingin menciptakan persaingan yang lebih adil antara perusahaan multinasional dan pelaku usaha domestik, dengan mengurangi ruang pemanfaatan perbedaan ketentuan pajak antarnegara.
Dalam penjelasannya, Bimo mengaitkan penerapan GMT dengan komitmen Indonesia mengambil hak pemajakan. Ia menyebut waktu penerapan dan batas pendapatan grup yang menjadi sasaran kebijakan.
"Jadi memang hari ini semua otoritas berkomitmen tahun ini Indonesia mulai September 2026 berkomitmen untuk mengambil hak pemajakan 15 persen atas multinational enterprise yang peredaran usaha konsolidasinya itu di atas 750 juta euro per tahun," ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.
Standar Minimum untuk Menahan Persaingan Penurunan Tarif Pajak
Sasaran GMT melampaui kewajiban masing-masing perusahaan. Kebijakan juga bertujuan mencegah persaingan antarnegara dalam menurunkan tarif pajak demi menarik investasi, yang dikenal sebagai race to the bottom.
Dengan standar minimum 15 persen, perusahaan multinasional diharapkan tidak lagi leluasa menekan kewajiban pajak melalui perbedaan tarif antarnegara. Pemerintah menghubungkan tujuan tersebut dengan keadilan dalam sistem perpajakan nasional.
Bimo menegaskan GMT bukan sekadar urusan teknis perpajakan internasional. Perusahaan multinasional yang memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia, menurutnya, harus memberikan kontribusi sepadan bagi pembangunan negara.
Kontribusi perusahaan besar dibutuhkan untuk membiayai fasilitas publik. Pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur termasuk kebutuhan yang disebut dalam penjelasan tujuan kebijakan.
Bagi masyarakat, hubungan antara aktivitas perusahaan global dan pembiayaan layanan publik menjadi alasan penting penerapan pajak minimum. Pemerintah berupaya memastikan manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dari Indonesia diikuti kontribusi pajak bagi kebutuhan pembangunan.
