KILASKINI.COM — Kementerian Ketenagakerjaan memastikan belum ada keputusan pemerintah soal lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon, termasuk soal penunjukan Danantara. Penegasan disampaikan menyusul informasi yang beredar di media sosial tentang kewajiban pengusaha menyetorkan dana tersebut. Kemnaker juga menegaskan tidak pernah menyatakan akan mengelola dana itu sendiri.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Putri dalam keterangan resmi, Minggu (15/11/2026).
Dasar Hukum Masih Menunggu Aturan Pelaksana
Ketentuan Dana Cadangan Pesangon diamanatkan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, pasal itu masih membutuhkan peraturan pelaksanaan sebelum bisa dijalankan.
Sejumlah aspek teknis kebijakan belum ditetapkan secara final. Kemnaker menyebut belum ada keputusan pemerintah yang mengatur penunjukan lembaga pengelola maupun mekanisme penyetoran dana.
Putri juga membantah pihaknya pernah menyampaikan bahwa Danantara akan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker, menurut dia, tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai pengelola dana tersebut.
Apa Artinya bagi Pengusaha dan Pekerja
Bagi pelaku usaha, status kebijakan yang belum final berarti belum ada kewajiban setoran baru yang mengikat. Perusahaan belum perlu menganggarkan pos dana cadangan pesangon sampai aturan pelaksana terbit.
Dari sisi pekerja, hak atas pesangon tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Rancangan mekanisme dana cadangan baru akan menentukan bagaimana hak tersebut dijamin ketika hubungan kerja berakhir.
Kemnaker meminta masyarakat merujuk pada keterangan resmi pemerintah soal kebijakan ini. Informasi yang beredar di media sosial tanpa dasar keputusan pemerintah disebut tidak bisa dijadikan acuan.
Yang Perlu Dicermati Selanjutnya
Perhatian berikutnya tertuju pada isi peraturan pelaksanaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi itu akan menentukan siapa pengelola dana, bagaimana mekanisme penyetoran, serta pengawasan atas dana yang dihimpun dari pengusaha.
Tanpa aturan turunan, kebijakan Dana Cadangan Pesangon belum punya dasar operasional. Kemnaker belum memberi keterangan soal tenggat penyusunan regulasi tersebut.
