Zulhas Targetkan Tata Kelola MBG Beres Sebelum 20 Oktober 2026, BGN Perketat Pengawasan Dapur SPPG

JAKARTA — Pemerintah memasang tenggat jelas untuk pembenahan program Makan Bergizi Gratis. Zulkifli Hasan menargetkan seluruh isu operasional yang membayangi program andalan Presiden Prabowo Subianto itu dapat diselesaikan sebelum 20 Oktober 2026.

“Mudah-mudahan 20 Oktober, ya. Dua tahun pemerintahan Pak Prabowo, isu-isu mengenai BGN ini bisa kita handle dengan baik, bisa kita selesaikan dengan baik,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (26/8).

Keamanan Pangan Jadi Prioritas Utama BGN

Zulkifli menegaskan aspek keselamatan anak-anak Indonesia tidak bisa ditawar. Ia meminta jajaran BGN memastikan tidak ada lagi kasus keracunan akibat kesalahan pengelolaan makanan di dapur SPPG.

“Keselamatan anak-anak Indonesia yang nomor satu. Harus nomor satu,” katanya.

Ia menekankan kejadian keracunan dalam pelaksanaan MBG tidak boleh kembali terjadi. “Jangan sampai ada lagi salah dalam pengelolaan masak-memasak di BGN ini sehingga berdampak ada yang keracunan. Ya bukan satu-dua, keracunan ini soal anak Indonesia yang enggak boleh terjadi,” tegasnya.

Manajemen Baru BGN Diberi Waktu Dua Bulan

Pembenahan tata kelola kini menjadi pekerjaan yang dipercepat BGN. Zulkifli optimistis manajemen baru di bawah kepemimpinan Sudaryono mampu menyelesaikan sebagian besar persoalan operasional sebelum target yang ditetapkan.

Menurutnya, manajemen baru BGN memiliki waktu sekitar dua bulan untuk bekerja. Ia menilai jajaran yang ada saat ini menunjukkan keterbukaan dalam menerima masukan dan mengikuti pembahasan bersama.

“Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat juga mau,” ucapnya.

Pengawasan Dapur SPPG Diperketat

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan BGN adalah memperketat kedisiplinan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah kesalahan dalam proses memasak yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan nasional. Dengan tenggat yang jelas, publik dapat mengukur sejauh mana perbaikan tata kelola program ini direalisasikan.