Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah, termasuk Jawa Timur, menyusul instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Percepatan ini dilakukan dengan mengecek implementasi perintah presiden di tingkat kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah.
JAKARTA — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi belakangan ini. Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran terkait memastikan penanganan karhutla benar-benar dieksekusi, bukan sekadar wacana di atas kertas.
“Sesuai dengan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto kepada saya, saya diminta untuk terus turun ke lapangan. Kemarin Pak Presiden ke Kalimantan Barat, kemudian beliau perintahkan saya untuk mengecek kembali apakah perintah-perintah yang beliau sampaikan baik kepada K/L di pusat maupun di daerah sudah diimplementasikan atau belum, sudah dieksekusi atau belum,” kata Raja Juli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Rakor di Jambi: Mengecek Satu per Satu Perintah Presiden
Langkah konkret telah diambil dengan memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan karhutla di Jambi. Rakor ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, Kepala BMKG Provinsi Jambi Tri Agus Pramono, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, hingga jajaran Manggala Agni dan relawan.
Dalam forum tersebut, Raja Juli menyatakan akan mengecek satu per satu instruksi Presiden Prabowo yang belum terlaksana untuk kemudian dipercepat. Ia menekankan bahwa rapat koordinasi harus menghasilkan tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar diskusi.
“Saya nanti akan cek kira-kira apa perintah beliau yang belum terlaksana. Ya nanti satu per satu kita akselerasi agar, beliau selalu katakan, rapat itu produktif. Jadi apa yang diperintahkan, kita laksanakan,” ujarnya.
Sinergi Lintas Instansi dan Peran Masyarakat
Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Kehutanan. Karena itu, koordinasi terus diperkuat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, hingga Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api.
“Jangan ragu pemerintah hadir di lapangan. Kita berkomitmen untuk bekerja keras semua terjun ke lapangan tapi tentu seperti yang dikatakan doa juga penting,” kata Menhut menambahkan.
Bagi wilayah yang rawan karhutla, kehadiran negara di tengah masyarakat menjadi kunci utama. Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan elemen masyarakat, diharapkan titik api dapat segera dipadamkan dan lahan gambut yang rentan terbakar bisa dijaga dari potensi kebakaran lebih luas.
