Bupati Malang Luncurkan Malang Migrant Center, 130 Calon PMI Dibekali Keterampilan dan Bahasa Sebelum Berangkat

Bupati Malang meluncurkan Malang Migrant Center sebagai pusat layanan terpadu bagi calon dan purna Pekerja Migran Indonesia.
Penulis: Doni
Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:12:01 WIB

MALANG — Pemerintah Kabupaten Malang resmi mengoperasikan Malang Migrant Center (MMC) sebagai pusat layanan terpadu bagi calon dan purna Pekerja Migran Indonesia (PMI). Lembaga ini diluncurkan bersamaan dengan pelepasan 130 calon pekerja migran yang akan bekerja di berbagai negara, Rabu (26/8/2026).

Bupati Malang H. Sanusi mengatakan MMC dirancang untuk mengubah paradigma pengelolaan PMI yang selama ini hanya berfokus pada pemberangkatan tenaga kerja. Ke depan, pekerja migran harus dipersiapkan sejak awal hingga mampu menjadi penggerak ekonomi setelah kembali ke kampung halaman.

Bekal Keterampilan dan Bahasa Sebelum Berangkat

Sanusi menegaskan calon PMI wajib mengikuti edukasi sebelum diberangkatkan. Materi yang diberikan mencakup keterampilan kerja, kemampuan bahasa, serta pengetahuan mengenai budaya negara tujuan.

“Dan sebelum berangkat nanti edukasi untuk keterampilannya dan bahasanya, serta pendidikan yang lainnya,” tegasnya di sela acara soft launching MMC.

Pembekalan ini dinilai penting agar pekerja migran memiliki daya saing sekaligus mampu melindungi diri selama bekerja di luar negeri. Minimnya informasi dan kesiapan kerap menjadi celah munculnya persoalan dalam proses penempatan PMI.

Purna Migran Didorong Jadi Pengusaha, Bukan Habiskan Hasil untuk Konsumtif

Tantangan terbesar menurut Sanusi justru muncul setelah PMI kembali ke tanah air. Pengalaman, keterampilan, dan modal yang diperoleh selama bertahun-tahun bekerja di luar negeri harus diarahkan menjadi kegiatan produktif.

“Dengan adanya MMC ini, saya berharap ada edukasi, pemberdayaan, dan pembinaan terhadap UMKM para purna migran agar bisa terus meningkatkan ekonomi dan kesejahteraannya,” ujar Sanusi.

Ia mengingatkan agar penghasilan selama bekerja di luar negeri tidak habis untuk kebutuhan konsumtif. Purna PMI justru harus didorong menjadi pelaku usaha, membuka lapangan pekerjaan, dan ikut menggerakkan perekonomian desa.

Desa Arjowilangun Jadi Contoh Sukses Pemberdayaan

Sanusi mencontohkan Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, yang perkembangannya tidak lepas dari kontribusi para purna migran. Desa tersebut kini dikenal sebagai desa sejahtera berkat kemampuan mantan pekerja migran mengembangkan hasil kerjanya menjadi kekuatan ekonomi.

“Di Malang sudah banyak desa-desa yang berkembang menjadi desa sejahtera. Ada Desa Arjowilangun, itu berkembang dan maju berkat para purna migran,” katanya.

Karena itu, Dinas Tenaga Kerja diminta memperkuat pembinaan PMI sejak tingkat desa hingga setelah mereka kembali. Pendekatan ini diharapkan membuat manfaat keberadaan PMI tidak berhenti pada peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga berdampak pada lingkungan dan desa.

Kampus dan Pemerintah Pusat Perkuat Ekosistem Perlindungan

Sanusi menekankan kolaborasi lintas lembaga menjadi bagian penting dalam membangun perlindungan PMI. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga keterlibatan perguruan tinggi dibutuhkan untuk memperkuat pendidikan, pendampingan hukum, riset, serta pemberdayaan purna PMI.

Universitas Brawijaya (UB) melalui Brawijaya Education and Legal Aid (BELA) selama ini memberikan pendampingan kepada pekerja migran di Jepang, Arab Saudi, dan Malaysia. UB juga memberi perhatian pada pendidikan anak-anak PMI, khususnya di Malaysia, agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, menyebut MMC merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk membangun ekosistem layanan PMI yang lebih terpadu. Layanan MMC mencakup informasi valid, career matching dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), pelatihan bahasa, sertifikasi kompetensi, hingga orientasi budaya kerja negara tujuan.

Reporter: Doni