Banggar DPRD Jatim Ingatkan Eksekusi P-APBD 2026: Realisasi Belanja Modal Masih 16,37 Persen, Defisit Rp 3,37 Triliun Ditutup SILPA
SURABAYA — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyoroti rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah pada semester pertama 2026. Realisasi belanja modal baru mencapai 16,37 persen, sementara belanja gedung dan bangunan hanya terserap 3,85 persen.
Kondisi itu disampaikan menyusul disepakatinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu. Banggar menilai postur anggaran yang bertambah tidak ada artinya bila tidak diikuti eksekusi program yang berdampak.
Defisit Rp 3,37 Triliun, Tambahan Belanja Naik Lebih dari Rp 2 Triliun
Dalam P-APBD 2026, pendapatan daerah Jawa Timur ditetapkan Rp 26,52 triliun, naik sekitar Rp 218,67 miliar dari pagu awal Rp 26,31 triliun. Belanja daerah ikut digelembungkan menjadi Rp 29,90 triliun dari sebelumnya Rp 27,22 triliun.
Kenaikan belanja membuat defisit mencapai sekitar Rp 3,37 triliun. Angka itu ditutup dari penerimaan pembiayaan neto SILPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3,38 triliun.
“Tambahan pagu yang besar jangan sampai gagal dieksekusi dan kembali mengendap menjadi SILPA,” kata Juru Bicara Banggar DPRD Jatim, Suwandy F., dalam pernyataan resminya, Rabu.
Banggar menegaskan penyesuaian postur anggaran wajib diikuti pelaksanaan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Prinsip money follows program ditekankan agar peningkatan anggaran tidak sekadar mengejar serapan, tetapi menghasilkan keluaran dan manfaat terukur.
Infrastruktur Merata ke Daerah Miskin, Belanja Ekonomi Hanya Topang 66,9 Persen PDRB
Pada sektor infrastruktur, Banggar mendorong alokasi pembangunan diprioritaskan ke daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Langkah ini dinilai penting menekan kesenjangan antarwilayah di Jawa Timur.
Perhatian lain menyangkut rendahnya porsi belanja sektor ekonomi yang berkontribusi sekitar 66,9 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim. Banggar meminta penguatan ketahanan pangan dan UMKM masuk prioritas melalui belanja yang lebih produktif.
Banggar juga menyoroti pemenuhan hak pendidik yang belum tuntas. Pemprov Jatim diminta segera menyelesaikan pembayaran komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) berupa THR dan Gaji Ke-13 Tahun 2025.
“P-APBD 2026 jangan berhenti sebagai penyesuaian angka. Instrumen ini harus mempercepat pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan mengurangi ketimpangan di Jawa Timur,” tegas Suwandy F.