MAKASSAR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) memastikan kelanjutan program pembangunan tahun jamak atau Multi Years Project (MYP) tahap kedua berjalan pada periode 2027-2029. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp5 triliun, dengan rincian Rp4 triliun untuk proyek multi years dan Rp1 triliun untuk proyek tahun tunggal yang wajib rampung dalam 12 bulan.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, mengungkapkan bahwa skema pendanaan ini murni berasal dari hasil efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keputusan ini diambil tanpa menambah beban utang atau pinjaman baru bagi keuangan daerah.
Anggaran MYP Sulsel Tembus Rp7,7 Triliun Lebih
Dengan dilanjutkannya tahap kedua, total penyerapan anggaran dari dua periode program ini menembus angka Rp7,7 triliun lebih. Sebelumnya, MYP tahap pertama yang berjalan pada 2025-2027 menghabiskan dana sekitar Rp3,7 triliun.
Fauzi menambahkan, pembahasan alokasi anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD berlangsung alot. Pihaknya bahkan menghadirkan tim ahli dan pakar ekonomi untuk membedah APBD serta menilai kesanggupan fiskal daerah hingga 2029.
Pemerataan Pembangunan ke Daerah yang Belum Tersentuh
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman disebut telah memilih wilayah-wilayah yang tidak ter-cover pada MYP tahap pertama untuk dimasukkan dalam program tahap kedua. Langkah ini bertujuan agar seluruh kabupaten dan kota di Sulsel mendapatkan perbaikan infrastruktur secara merata.
"Jadi, semua kabupaten kota yang tidak tercover di MYP pertama, kita masukkan di MYP yang kedua. Harapannya, semua daerah di Sulsel mendapat perbaikan infrastruktur dan merata di daerah," jelas Fauzi di Makassar, Jumat.
Sisa Utang Rp1,03 Triliun Akan Dilunasi
Meski mengusung program ambisius, Pemprov Sulsel masih memiliki sisa beban utang senilai Rp1,03 triliun. Kewajiban tersebut mencakup utang jangka pendek serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan ke kabupaten/kota se-Sulsel, mencapai Rp705 miliar berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Fauzi yang juga ex officio Pimpinan Banggar DPRD Sulsel menegaskan seluruh kewajiban harus diselesaikan hingga akhir masa jabatan dengan melihat ruang fiskal yang ada. "Insyaallah, kita yang menentukan. Tentu melihat ruang fiskalnya kita, kemudian kita coba hitung, ternyata masih longgar untuk bisa melaksanakan MYP tahap dua. Ini sudah termasuk untuk pelunasan semuanya utang-utang yang ada," ujarnya.
Fokus Pembangunan MYP Tahap Pertama
Sebagai pembanding, program MYP tahap satu yang menelan biaya Rp3,7 triliun memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan irigasi, dan pembangunan rumah sakit regional di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Luwu. Pembangunan dua rumah sakit tersebut menyerap anggaran Rp485 miliar.
Sementara itu, perbaikan dan pengaspalan jalan sepanjang 1.400 kilometer di 85 ruas jalan dianggarkan Rp2,5 triliun, dan pembangunan irigasi untuk 54.000 hektare sawah senilai Rp780 miliar.
Koordinator Tim Kerja Banggar DPRD Sulsel, Mizar Roem, menekankan bahwa MYP harus memenuhi karakteristik kegiatan tahun jamak, yakni satu kesatuan output yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran. Pemprov wajib memastikan kesiapan dan kepastian proyek, serta memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
