KILASKINI.COM — Program prioritas nasional kemandirian energi resmi bergulir. Presiden Prabowo Subianto melakukan peletakan batu pertama proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8). Proyek ini dikebut untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menekan biaya listrik nasional hingga Rp 73,9 triliun per tahun.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan proyek ini tidak boleh tersandera kepentingan politik. Ia bahkan melontarkan guyonan bernada politis di hadapan Presiden Prabowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali—satu-satunya partai parlemen di luar koalisi pemerintah.
"Saya tadi sempat guyon dengan pak gubernur, pak gubernur mengelola negara jangan melihat warna. Presiden [Prabowo] adalah Ketua Umum Gerindra, menterinya [Menteri ESDM Bahlil] adalah Ketua Umum Golkar, tapi eksekusi program PLTS di kandang merah [basis kuat PDIP]," kata Bahlil dalam sambutannya.
Bahlil menambahkan, praktik ini adalah contoh kolaborasi yang baik dalam mengelola negara. Artinya, pembangunan infrastruktur strategis tidak memandang afiliasi politik kepala daerah.
Pembangunan Bertahap hingga 2029
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, proyek ini masuk Klaster Kemandirian Energi dan Air dalam Program Kerja Prioritas Nasional. Presiden menginstruksikan percepatan pembangunan 100 GWp PLTS rampung pada 2029.
Target pembangunan dilakukan secara bertahap. Tahun ini pemerintah menargetkan 30 GWp PLTS terbangun sekaligus menghentikan operasi 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Berikut rincian tahapan pembangunan PLTS 100 GWp:
- Tahap I: 17 GWp
- Tahap II: 18 GWp
- Tahap III: 30 GWp
Prasetyo menambahkan, program ini tidak hanya mengejar target bauran energi, tetapi juga dirancang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Investasi akan mengalir ke pembangkit, baterai, dan jaringan transmisi, sekaligus memperkuat industri solar PV dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja hijau.
Potensi Besar, Kapasitas Terpasang Masih Minim
Indonesia sebenarnya memiliki potensi energi surya yang melimpah. Data Kementerian ESDM mencatat potensi mencapai 3.294 GWp. Namun, kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp—kurang dari 0,05% dari total potensi yang ada.
Kesenjangan ini yang coba dijembatani melalui program 100 GWp. Dengan tambahan kapasitas sebesar itu, pemerintah optimistis ketahanan energi nasional menguat dan ketergantungan pada pembangkit fosil berkurang signifikan.
Bagi pelaku industri dan investor, proyek ini membuka peluang besar di sektor hilir, terutama manufaktur panel surya dalam negeri dan pengembangan sistem penyimpanan energi. Lokasi perdana di Bali juga menjadi sinyal bahwa proyek akan menyasar kawasan dengan potensi radiasi tinggi dan kebutuhan beban puncak yang terus tumbuh.
