KILASKINI.COM — Pemerintah tidak lagi bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai motor utama pertumbuhan. Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9), Purbaya mengurai peta jalan yang akan dipakai tiga tahun mendatang.
Target investasi tumbuh 7% menjadi syarat mutlak untuk menggenjot produk domestik bruto (PDB) dari level saat ini menuju 6%. Namun, isi APBN terbatas. Karena itu, peran pemerintah bergeser menjadi katalisator, sementara sektor swasta didorong menjadi mesin utama.
"Target ini akan dicapai melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan Danantara," ujar Purbaya di hadapan anggota Komisi XI. Pembagian Peran: APBN, Swasta, dan Danantara
Dalam skema anyar ini, Danantara mendapat porsi spesifik. Badan tersebut tidak sekadar menjadi investor pasif, melainkan difokuskan untuk membiayai proyek-proyek di sektor strategis dan hilirisasi.
Peran ini krusial mengingat kebutuhan belanja modal yang besar untuk membangun smelter, kilang, hingga industri pengolahan lainnya. APBN tetap dipakai, tapi hanya sebagai pemancing agar modal swasta ikut masuk.
Struktur pembiayaan seperti ini mengikuti pola yang lazim dipakai negara berkembang lain. Negara menyiapkan insentif dan kepastian hukum, swasta membawa eksekusi dan efisiensi, sedangkan lembaga investasi menanggung risiko jangka panjang. Stabilitas Makro Jadi Prasyarat
Purbaya tidak hanya bicara soal angka. Ia menekankan bahwa percepatan investasi tidak akan terjadi tanpa kepastian ekonomi. Inflasi harus terkendali agar daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga target konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh PDB tidak goyah.
"Stabilitas ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan kepastian, meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi, dan mendorong investasi secara berkelanjutan," kata Purbaya.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga suku bunga tetap kompetitif. Ini penting untuk memastikan dunia usaha masih bisa mengakses pembiayaan dengan biaya wajar di tengah tekanan likuiditas global.
Bank Indonesia (BI) disebut akan diajak berkolaborasi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bagi exportir dan importir, kurs yang volatil adalah musuh utama karena menggerus margin dan mempersulit perencanaan bisnis jangka panjang. Migas Jadi Sektor Andalan Tambahan
Di luar investasi dan stabilitas, pemerintah menyiapkan sektor energi sebagai penyangga pertumbuhan. Target lifting migas nasional tahun ini disebut masih di bawah kapasitas ideal. Penyebabnya klasik: sumur tua yang tak produktif dan lambatnya pengembangan cadangan baru.
Purbaya mengungkapkan sejumlah jurus untuk mengejar target tersebut. Reaktivasi sumur yang tidak aktif akan digenjot, ditambah pemanfaatan teknologi baru untuk mengekstraksi cadangan yang selama ini sulit dijangkau.
"Pemerintah terus berupaya meningkatkan lifting migas nasional," tegasnya.
Iklim investasi hulu migas ikut direformasi. Pemerintah menjanjikan kepastian berusaha yang lebih jelas, insentif fiskal yang menarik, dan penyederhanaan regulasi yang selama ini kerap menjadi keluhan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
"Pemerintah berupaya meningkatkan produksi migas nasional, sekaligus memperkuat ketahanan energi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi," pungkas Purbaya. Tantangan yang Mengadang
Meski target terdengar ambisius, eksekusi di lapangan tidak mudah. Realisasi investasi swasta kerap tersendat oleh birokrasi perizinan di daerah dan ketidakpastian hukum. Danantara yang masih terbilang baru juga perlu membuktikan diri mampu mengelola dana kelolaan yang besar tanpa terjebak politisasi.
Keputusan pemerintah untuk fokus pada stabilitas nilai tukar setidaknya menjadi sinyal positif. Saat pelaku usaha memutuskan ekspansi, hal pertama yang mereka hitung adalah risiko kurs, biaya modal, dan jaminan keamanan berusaha. Jika tiga variabel ini terjawab, bukan mustahil angka 6% pada 2027 tercapai.
