KILASKINI.COM — Kuota solar subsidi 2026 naik 7,8 persen menjadi 20,27 juta kiloliter, tetapi pasokan di sejumlah daerah masih seret dan antrean di SPBU mengular. Warga Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua paling merasakan dampaknya, terutama nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Skema ini bukan bantuan tunai, sehingga tidak ada pendaftaran atau pengecekan nama penerima.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, BBM bersubsidi langka dan antrean di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memanjang. Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ratna Juwita Sari, menyoroti kondisi itu di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ratna mendesak pemerintah dan PT Pertamina (Persero) membenahi rantai distribusi agar pasokan merata dan tepat sasaran.
Siapa yang Paling Terdampak Kelangkaan BBM Subsidi
Kelangkaan paling menekan kelompok yang bergantung pada BBM untuk mencari nafkah. Menurut Ratna, nelayan, petani, dan pelaku UMKM terhambat aktivitasnya, sementara sektor transportasi di daerah ikut tersendat.
"Energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika BBM langka, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak sehingga pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina harus segera memastikan kelancaran logistik," tegas Ratna.
Berapa Kuota Solar dan Pertalite Tahun 2026
Kuota solar subsidi tahun 2026 naik 7,8 persen menjadi 20,27 juta kiloliter. Kuota Pertalite ditetapkan 29,26 juta kiloliter.
Ratna menilai penambahan alokasi anggaran subsidi energi harus diimbangi tata kelola pengangkutan dan pengawasan lapangan yang ketat. Tanpa itu, kuota besar tidak otomatis membuat BBM sampai ke SPBU.
Mengapa Stok Nasional Aman tetapi SPBU Kosong
Kementerian ESDM mengklaim stok BBM nasional berada pada kisaran 16 hingga 18 hari. Ratna mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berpatokan pada angka itu.
Menurut dia, keterbatasan daya tampung fasilitas di daerah dan hambatan pengiriman antarpulau sering membuat SPBU kehabisan pasokan. Angka nasional tidak menggambarkan kondisi di tingkat pengecer terakhir.
"Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar angka ketersediaan stok, melainkan kepastian BBM tersedia dan mudah diakses," katanya.
Apa yang Diminta dari Pemerintah
Ratna meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina mengevaluasi kapasitas terminal penyimpanan di luar Pulau Jawa. Ia juga meminta langkah mitigasi cuaca buruk disiapkan menjelang akhir tahun.
Koordinasi lintas instansi bersama aparat penegak hukum, kata dia, perlu diperketat untuk mencegah penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi di lapangan.
"Negara harus hadir menjamin ketahanan energi hingga ke wilayah pelosok dan kepulauan tanpa terkecuali," ujarnya.
Apakah Ada Syarat Penerima dan Cara Cek Status
Bahan pemberitaan tidak memuat kriteria penerima, mekanisme pendaftaran, maupun jadwal pencairan. Subsidi BBM juga tidak berbentuk uang tunai yang ditransfer ke rekening, sehingga tidak ada daftar nama penerima yang bisa dicek.
- Pembelian solar dan Pertalite bersubsidi dilakukan di SPBU.
- Aturan pembelian dan kelompok yang berhak membeli ditetapkan pemerintah. Informasi lengkapnya dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina.
- Pemerintah belum menyampaikan jadwal pemulihan pasokan di daerah terdampak. Warga perlu memantau pengumuman dari instansi tersebut.
Ke Mana Warga Bisa Mengadu
Warga yang mengalami kelangkaan atau menemukan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dapat melapor ke Pertamina, BPH Migas, atau aparat penegak hukum setempat. Nomor dan kanal pengaduan terbaru tersedia di situs resmi masing-masing lembaga.
Waspadai pihak yang menawarkan BBM subsidi di luar SPBU resmi atau meminta bayaran untuk "jalur khusus". Skema semacam itu tidak diatur dalam bahan pemberitaan ini dan berpotensi merugikan pembeli.
