KILASKINI.COM — Pemerintah menyiapkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang mewajibkan perusahaan menyetor dana untuk membayar hak pekerja saat terjadi PHK. Kewajiban yang diatur dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ini harus dipenuhi perusahaan paling lambat Oktober 2027. Namun, pengelolaan dana jumbo oleh negara memunculkan pertanyaan soal keamanan uang pekerja.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut skema DCP bertujuan memastikan pekerja korban PHK tetap menerima pesangon meski perusahaan tengah kesulitan keuangan. Kewajiban setor dana ini dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.
Di balik janji perlindungan, sejumlah analis menyoroti risiko yang menyertai pengelolaan dana oleh negara. Mulai dari salah kelola, investasi yang terlalu agresif, konflik kepentingan, hingga penggunaan dana di luar peruntukan.
Mengapa DCP Dinilai Perkuat Kepastian Pesangon
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai DCP dapat memperkuat kepastian pembayaran pesangon. Selama ini, kata dia, ada perusahaan yang tidak memiliki likuiditas cukup, bahkan menghindari atau menunda kewajiban membayar hak pekerja.
Manfaat tersebut hanya akan terasa jika dana benar-benar terlindungi, tercatat sebagai hak pekerja, dan dapat dicairkan dengan cepat ketika PHK terjadi.
"Yang terpenting, dana tersebut tidak boleh berubah menjadi sumber pembiayaan pemerintah atau tercampur dengan keuangan negara," ujarnya.
Pengelolaan oleh Negara Bukan Satu-satunya Pilihan
Ronny menilai pemerintah memang punya kapasitas membangun sistem pengelolaan dana, tetapi itu tidak otomatis menjamin uang pekerja aman. Pemerintah bisa berperan menetapkan standar dan mengawasi kepatuhan, sementara pengelolaan dilakukan lembaga profesional dengan tata kelola independen.
DCP harus diperlakukan sebagai dana titipan dengan prinsip fiduciary duty, yakni kewajiban pengelola mengutamakan kepentingan pemilik dana. Aset dan rekening perlu dipisahkan dari APBN maupun dana operasional lembaga.
Investasi juga mesti dibatasi pada instrumen yang aman dan likuid. Pemerintah harus menjelaskan siapa pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian akibat kegagalan pengelolaan maupun penyalahgunaan, termasuk mekanisme kompensasi dan pertanggungjawabannya.
"Dana ini bukan dana investasi biasa, tapi hak pekerja yang dititipkan untuk menjamin masa depan mereka ketika kehilangan pekerjaan," ucap Ronny.
Ukuran Keberhasilan Bukan Besarnya Dana Terkumpul
Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai keberhasilan kebijakan DCP bukan diukur dari besarnya dana yang terkumpul, melainkan dari kepastian pekerja menerima haknya. Dana harus dipisahkan dari keuangan pemerintah, memiliki pencatatan yang jelas, dan dilindungi secara hukum.
"Perlindungan terbaik bukan dana terbesar, melainkan hak yang benar-benar sampai," ujarnya.
Syafruddin mengingatkan pengalaman pemerintah mengelola program jaminan sosial tidak otomatis membuat DCP bebas risiko jika dikelola negara. Dana cadangan tersebut bisa menghadapi risiko pasar, likuiditas, operasional, hingga campur tangan politik.
Gelombang PHK Jadi Ujian Likuiditas Dana
Risiko lain muncul saat gelombang PHK meningkatkan kebutuhan pencairan bersamaan dengan nilai aset investasi yang sedang turun. Karena itu, pemerintah perlu melakukan simulasi tekanan secara berkala.
Investasi harus mengutamakan keamanan dan likuiditas, disertai audit serta keterbukaan laporan keuangan. Pemerintah juga perlu menjelaskan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kekurangan dana akibat kerugian investasi.
"Tanpa aturan penjaminan yang tegas, janji keamanan hanya bersifat politis," ujar Syafruddin.
Apa Artinya bagi Perusahaan dan Pekerja
Bagi perusahaan, DCP menambah kewajiban setor dana yang harus dipenuhi hingga Oktober 2027, di luar kewajiban pesangon yang sudah berjalan. Bagi pekerja, kepastian pembayaran hak saat PHK akan bergantung pada seberapa ketat tata kelola dan pemisahan aset dana tersebut dari keuangan negara.
Tanpa aturan penjaminan yang tegas dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, perlindungan yang dijanjikan lewat DCP berisiko berhenti sebagai komitmen di atas kertas.