Restitusi Pajak dan Dividen BUMN Picu Ganti Menteri Keuangan, Suahasil Nazara Dilantik

KILASKINI.COM — Isu komunikasi internal dan eksternal menjadi faktor utama dalam reshuffle kabinet ekonomi. Pakar ekonomi Prianto Budi Saptono menilai dinamika yang berujung pada pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa tidak bisa dikaitkan dengan satu kebijakan tunggal. Ada persoalan struktural dalam koordinasi anggaran dan penerimaan negara.

Tarik-Menarik Kepentingan Dividen BUMN

Prianto menyoroti adanya gesekan antara kebutuhan kas pemerintah dan target kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di satu sisi, negara membutuhkan setoran dividen untuk membiayai program prioritas nasional. Namun, di sisi lain, manajemen BUMN menahan diri demi menjaga rasio kecukupan modal dan ekspansi bisnis.

"Faktor internal terbagi dua. Ada internal Menteri Keuangan, ada komunikasi yang tidak selaras. Kemudian ada juga komunikasi dengan internal pemerintah," ujar Prianto dalam wawancara bersama jurnalis Warta Ekonomi, Senin (14/9/2026).

Ketidakselarasan ini menciptakan kebuntuan dalam pembahasan alokasi dana dari perusahaan plat merah. Akibatnya, proses pengambilan keputusan terkait pencairan dividen menjadi lambat dan penuh friksi politik-ekonomi.

Restitusi Pajak Hambat Arus Kas Pelaku Usaha

Masalah serupa terjadi pada aspek eksternal, khususnya terkait klaim pengembalian pajak atau restitusi. Pelaku usaha yang memiliki transaksi rutin dengan pemerintah dan BUMN sangat bergantung pada kelancaran arus kas. Penundaan restitusi langsung berdampak pada modal kerja perusahaan.

"Sejumlah pelaku usaha... berkepentingan terhadap kelancaran restitusi pajak karena berkaitan langsung dengan arus kas dan modal kerja perusahaan," jelas Prianto. Kondisi ini membuat hubungan Kemenkeu dengan sektor swasta renggang.

Prianto menambahkan, "Jadi kondisinya seperti ini. Kondisinya kemudian menyatu, sehingga ini terakumulasi." Tumpukan keluhan dari dunia usaha dan internal birokrasi inilah yang akhirnya sampai ke meja Presiden.

Presiden Ambil Langkah Perbaikan Koordinasi

Menurut Prianto, Presiden Prabowo Subianto memiliki akses informasi yang lebih luas mengenai dinamika di dalam maupun luar pemerintahan. Pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan dianggap sebagai langkah paling rasional untuk merapikan kembali sistem komunikasi tersebut.

"Presiden punya informasi banyak, baik di internal partai atau eksternal pemerintah. Sehingga keputusan paling rasional adalah kita gantian," katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa suksesi jabatan belum otomatis mengubah arah kebijakan fiskal secara instan. Investor masih berada dalam fase menunggu atau wait and see terhadap langkah konkret menteri baru.

"Kalau langsung belum, karena ini baru sore. Investor masih wait and see. Apa action berikutnya?" tambah Prianto.

Tantangan Bangun Kepercayaan Pasar

Keberhasilan Suahasil Nazara ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun ulang kepercayaan publik. Fokus utamanya mencakup perbaikan tata kelola penerimaan negara, percepatan proses restitusi pajak, serta harmonisasi belanja pemerintah pusat dan daerah.

Hubungan dengan entitas BUMN juga perlu diperbaiki agar kontribusi dividen optimal tanpa mengorbankan kesehatan keuangan perusahaan negara. Tanpa solusi nyata atas dua isu krusial ini, pasar diprediksi akan tetap skeptis terhadap efektivitas kebijakan fiskal pemerintahan baru.