KILASKINI.COM — Kementerian Pertahanan Somalia menyatakan serangan itu dimulai dengan ledakan yang ditujukan untuk meneror penduduk sipil. Militer mengklaim pasukannya merespons dengan tegas dan menyebabkan kekalahan telak bagi para penyerang. Aksi Militer di Tengah Ketegangan Politik Regional
Serangan ini terjadi di tengah pertikaian politik yang memanas di South West State, salah satu negara bagian otonom dalam sistem federal Somalia yang terfragmentasi. Otoritas di Mogadishu pada Maret lalu mengirim pasukan untuk menggulingkan Laftagareen dari kursi gubernur. Upaya Laftagareen untuk merebut kembali kekuasaan pada Mei gagal, namun pasukannya kembali terlibat bentrokan sengit dengan pasukan federal untuk memperebutkan kendali Baidoa pada Agustus lalu.
Kota Baidoa sebelumnya juga menjadi pusat perhatian ketika kelompok Al-Shabab berupaya merebutnya. Kehadiran dua ancaman berbeda—pemberontakan Al-Shabab dan milisi politik lokal—menunjukkan rapuhnya situasi keamanan di wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan bahkan menuduh kelompok bersenjata yang setia kepada Laftagareen beroperasi berdampingan dengan "teroris Al-Shabab" dalam serangan kali ini. Klaim Berbeda Soal Penguasaan Wilayah
Informasi yang beredar pasca-serangan tidak seragam. Juru bicara pasukan pro-Laftagareen mengklaim anak buahnya telah menguasai sebagian kota dan pertempuran masih berlangsung ketika mereka menyampaikan pernyataan tersebut.
Klaim itu langsung dibantah oleh sejumlah warga yang diwawancarai AFP. Mereka menyatakan Baidoa telah kembali tenang setelah kekacauan selama kurang lebih enam jam.
Kementerian Pertahanan Somalia menyatakan masih melakukan investigasi untuk menghitung jumlah pejuang lawan yang tewas dalam insiden ini. Rincian korban akan diumumkan setelah proses evaluasi selesai. Akar Konflik: Perebutan Kekuasaan dan Sistem Pemilu
Akar dari ketegangan ini tidak bisa dilepaskan dari pertarungan politik tingkat nasional. Laftagareen termasuk dalam kelompok penentang keras upaya Presiden Hassan Sheikh Mohamud untuk mengubah sistem pemilihan Somalia dari mekanisme berbasis tetua klan menuju pemilihan umum langsung yang demokratis.
Perubahan sistem tersebut dianggap sebagian pemimpin negara bagian sebagai langkah sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah federal di Mogadishu. Somalia sendiri masih menghadapi pemberontakan Al-Shabab yang telah berlangsung lama dan kini menguasai wilayah luas di bagian tengah negara. Pemerintah pusat harus bergulat dengan ancaman keamanan dari kelompok teroris sekaligus tantangan politik dari para pemimpin regional yang menolak kebijakannya.
