JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Ombudsman Republik Indonesia memperkuat koordinasi pemantauan pelayanan publik dalam penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta pemulihan pascabanjir di Sumatera. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Gunung Rinjani, Gedung Graha BNPB, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Pimpinan Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng diterima langsung oleh Sekretaris Utama BNPB Rustian. Fokus pengawasan menyasar akses masyarakat terhadap bantuan, layanan dasar, mekanisme pengaduan, hingga respons pemerintah terhadap kebutuhan warga terdampak.
Kolaborasi ini bertujuan memastikan pelayanan penanggulangan bencana berjalan transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hasil pemantauan akan menjadi bahan evaluasi bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk perbaikan ke depan.
Korban Jiwa dan Kerusakan Terparah di Tujuh Kabupaten
Hingga Selasa (1/9), gempa berkekuatan M 7,7 yang mengguncang NTT menelan 127 korban jiwa dan melukai 1.668 orang. Data BNPB mencatat 181.354 jiwa masih mengungsi tersebar di tujuh kabupaten.
Kerusakan fisik terbilang masif. Sebanyak 97.215 rumah dan 1.853 fasilitas umum dilaporkan rusak, mulai dari rusak ringan hingga berat.
Mengapa Warga Masih Bertahan di Pengungsian?
Meski gempa susulan tercatat lebih dari 10.000 kali dan secara bertahap menunjukkan tren penurunan, dampak psikologis masih dirasakan warga. Sebagian penyintas memilih bertahan di pos pengungsian, sementara yang lain mulai kembali ke rumah seiring menurunnya aktivitas gempa.
1.381 Ton Logistik Disalurkan, Armada Laut dan Udara Dikerahkan
BNPB terus mendistribusikan bantuan logistik berdasarkan data kebutuhan dari setiap posko lapangan. Sedikitnya 1.381,6 ton logistik telah disalurkan melalui Posko Aju Labuan Bajo dan Maumere.
Untuk menjangkau wilayah sulit akses, pemerintah mengerahkan armada darat, laut, dan udara — truk, motor trail, helikopter, hingga kapal perang — guna memastikan bantuan tiba tepat waktu dan tepat sasaran.
Penguatan pengawasan oleh Ombudsman diharapkan menekan potensi hambatan birokrasi di lapangan, sekaligus menjaga kualitas layanan bagi ribuan warga yang masih menunggu pemulihan.
